Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelarangan Penggunaan Cadar : Mendagri Tito Karnavian akan Berdiskusi dengan Menag Fachrul Razi

Dua menteri dengan latar belakang profesi di bidang keamanan dan pertahanan akan berdiskusi tentang larangan penggunaan cadar di kalangan Aparat Sipil Negara atau ASN.
Ilustrasi-Pengunjung berbelanja di toko busana muslim, di Jakarta, Rabu (7/3/2018)./REUTERS-Willy Kurniawan
Ilustrasi-Pengunjung berbelanja di toko busana muslim, di Jakarta, Rabu (7/3/2018)./REUTERS-Willy Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Dua menteri dengan latar belakang profesi di bidang keamanan dan pertahanan akan berdiskusi tentang larangan penggunaan cadar di kalangan Aparat Sipil Negara atau ASN.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan membicarakan rencana pelarangan penggunaan cadar di kalangan ASN itu dengan Menteri Agama Fachrul Razi.

"Saya akan bicarakan dengan Menag. Tetapi, prinsipnya memang harusnya kan ada tata aturan tentang cara berpakaian untuk ASN, Polisi, dan TNI," kata Mantan Kapolri ini, di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Tito menjelaskan ASN yang melanggar tata cara berpakaian di lingkup kerjanya tentu akan diberikan sanksi, mulai administrasi hingga teguran.

Akan tetapi, kata dia, jika ada ASN yang tetap tidak menaati aturan tersebut pasti akan diberikan sanksi yang lebih berat.

"Tetapi, prinsipnya harus sesuai dengan peraturan seragam, tata cara berpakaian di lingkungan ASN," ujar Tito.

Tito mengingatkan bahwa ASN bekerja untuk negara sehingga harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di lingkup pemerintahan tempatnya bekerja.

"Ingat, ASN bukan swasta, ASN dibayar oleh negara. Kita harus setia dengan empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Uka, dan NKRI. Di luar itu maka kita akan tolak," ucap Tito menegaskan.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi menyampaikan rencana melarang penggunaan niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Hal tersebut, kata mantan Wakil Panglima TNI ini, karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto.

Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian, namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper