Kabar24.com, JAKARTA — Cara Komisi III DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai jauh dari semangat antikorupsi dan cenderung berusaha meloloskan kepentingan Komisi III DPR untuk merevisi UU KPK.
Sebanyak lima orang Capim KPK sebelumnya telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada hari pertama, Rabu (11/9/2019).
Mereka adalah Nawawi Pomolango, Sigit Danang Joyo, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.
Perwakilan Koalisi Mayarakat Sipil Kawal Capim KPK yang juga aktivis Tranparency International Indonesia Dedi Setiansah mengatakan berdasarkan pantauannya, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III.
"Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK," katanya, Kamis (12/9/2019).
Dia kemudian memaparkan lima catatan penting terkait dengan proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR di hari pertama tersebut.
Pertama, terkait sikap capim terhadap revisi UU KPK, yang dalam hal ini Komisi III DPR secara konsisten justru menanyakan keberpihakan setiap capim KPK terhadap revisi UU No. 30/2002 tentang KPK.
Menurut dia, Koalisi mencatat bahwa anggota komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi UU KPK.
Sementara itu aspek integritas, menurutnya, tidak banyak dielaborasi lebih jauh oleh anggota Komisi III kepada masing-masing capim KPK.
Kedua, sejumlah anggota dewan lebih banyak menanyakan terkait konflik yang terjadi di internal KPK. Salah satu yang disorot adalah Wadah Pegawai KPK yang beberapa kali diungkapkan seperti oposisi dalam sebuah pemerintahan.
Ketiga, terkait pemahaman independensi lembaga KPK yang dalam hal ini, Komisi III DPR banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan maupun tindakan KPK.
"Hal ini disinyalir untuk mengarahkan lembaga KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif," katanya.
Keempat, kinerja KPK selama ini dinilai buruk atau tidak maksimal. Menurutnya, sejumlah capim KPK menyampaikan kinerja KPK saat ini dinilai biasa saja, bahkan dinilai buruk dalam konteks penindakan seperti operasi tangkap tangan dan pencegahan.
"Di samping itu hampir seluruh Capim KPK mengedepankan aspek pencegahan korupsi jika terpilih sebagai pimpinan KPK," ujarnya.
Terakhir, para capim KPK dinilai minim gagasan antikorupsi baik pencegahan dan penindakan. Minim gagasan baru terkait hal tersebut.
"Seharusnya aspek inilah yang perlu dielaborasi oleh capim KPK terkait dengan visi dan misi serta trobosan mereka terpilih sebagai pimpinan KPK," ujar dia.
Koalisi lantas meminta agar Komisi III DPR dapat memperdalam pertanyaan terkait aspek integritas, rekam jejak, dan gagasan atau visi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di tes tersebut.
Sebanyak lima capim hari ini mendapat giliran tes uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kelimanya adalah Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Firli Bahuri, dan Roby Arya.
