5 Terpopuler Nasional, Respon JK Soal Kualitas Udara Jakarta dan Menunggu Babak Baru Kasus Megaproyek KTP Elektronik

Respon Jusuf Kalla terkait kualitas udara Jakarta yang buruk menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Selasa (30/7/2019).
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  18:40 WIB
5 Terpopuler Nasional, Respon JK Soal Kualitas Udara Jakarta dan Menunggu Babak Baru Kasus Megaproyek KTP Elektronik
Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tasikmalaya bersiap memusnahkan KTP Elektronik di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). - ANTARA/Adeng Bustomi

1. Kualitas Udara Jakarta Buruk, Wapres JK : Itu Tugas Gubernur

Kualitas udara Jakarta yang menduduki terburuk di dunia menurut indeks AirVisual menjadi tugas gubernur beserta seluruh elemen untuk membenahi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan berdasarkan laporan yang ada, memburuknya kualitas udara penyebab utamanya adalah polusi dari kendaraan. Untuk itu kebijakan yang dilahirkan harus mengarah pada pengendalian penyebab peningkatan polusi dari kendaraan ini.

Baca selengkapnya di sini.

2. Eks Koruptor Dilarang Nyalon Pilkada, Bola di Tangan DPR dan Pemerintah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar eks koruptor dilarang mencalonkan diri kembali di pemilihan kepala daerah.

Hal ini mengacu pada kasus Bupati Kudus yang tidak jera korupsi. Komisi Pemilihan Umum pun menyambut baik. Baca selengkapnya di sini.

3. Difabel Dianulir Jadi CPNS, Dua Menteri Selesaikan Kasus Dokter Romi

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael batal menjadi pegawai negeri sipil karena kondisi jasmaninya sebagai seorang difabel. Kondisi fisik membuat kelulusannya sebagai CPNS dianulir.

Atas kasus tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin akan memberikan peringatan kepada pemerintah daerah.

Baca selengkapnya di sini.

4. DPR: Mendatangkan Rektor Asing Bukan Solusi Kualitas Perguruan Tinggi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai ide mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) merupakan jalan pintas, bukan solusi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Menurutnya, ide itu semestinya dapat dihindari jika Kementerian Ristek dan Dikti dapat memetakan persoalan dan membuat solusi peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menunggu Babak Baru Kasus Megaproyek KTP Elektronik

Babak baru kasus megakorupsi KTP Elektronik berlanjut menyusul penegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak akan berhenti pada delapan nama yang sudah terjerat.

Nama-nama besar telah terseret dalam kasus yang menelan kerugian keuangan negara senilai Rp2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi, dpr, Jakarta, universitas, jusuf kalla, dokter, pilkada, difabel, cpns, rektor, korupsi e-ktp

Editor : Surya Rianto
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top