Difabel Dianulir Jadi CPNS, Dua Menteri Selesaikan Kasus Dokter Romi

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael batal menjadi pegawai negeri sipil karena kondisi jasmaninya sebagai seorang disabilitas. Kondisi fisik membuat kelulusannya sebagai CPNS dianulir. 
Newswire
Newswire - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  16:28 WIB
Difabel Dianulir Jadi CPNS, Dua Menteri Selesaikan Kasus Dokter Romi
Dokter gigi Romi Sofpa Ismael (kiri) didampingi kuasa hukumnya Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Wenda Rona Putra (kanan) menjawab pertanyaan wartawan setelah memperlihatkan surat keputusan pembatalan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di Padang, Sumatera Barat, Selasa (23/7/2019). - Antara/M. Arif Pribadi

Bisnis.com, JAKARTA - Dokter gigi Romi Syofpa Ismael batal menjadi pegawai negeri sipil karena kondisi jasmaninya sebagai seorang difabel. Kondisi fisik membuat kelulusannya sebagai CPNS dianulir. 

Atas kasus tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin akan memberikan peringatan kepada pemerintah daerah.

"Oleh karena itu yang bermasalah, yang sudah merasa lolos dan sebagainya, artinya nilainya memenuhi target kemudian tidak diajukan, kita akan warning pemerintah (daerah) mengajukan untuk SK-nya," ungkap Syafruddin ketika ditemui di sela rapat koordinasi pengadaan ASN dan perencanaan ASN tahun 2020-2024 di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Sebelumnya Romi dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, dengan alasan mengalami kendala kesehatan karena usai melahirkan pada 2016.

Romi mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.

Lewat pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan dua orang peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan, dibatalkan hasil seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.

Senada dengan Syafruddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga telah berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Daerah Sumatra Barat mengenai Romi.

Menurut Tjahjo setelah berdiskusi dengan gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat, pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Bupati Solok untuk menerima dokter tersebut dikarenakan kebutuhan tenaga medis yang tinggi di daerah.

"Jadi tidak ada alasan untuk tidak diterima, karena memang kebutuhan, dan gubernur Sumbar dan Wagub Sumbar sudah membuat surat kepada Bupati Solok untuk bisa dipertimbangkan diterima," ujar Tjahjo.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
difabel, cpns

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top