Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyebutkan, pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) siap dikerahkan untuk membantu pengamanan pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.
"Kopassus sudah sangat siap melaksanakan tugas untuk mengantisipasi, sebagai cadangan. Intinya, TNI AD siap untuk ditugaskan apabila dibutuhkan. Namun, saat ini stand by," kata Jenderal Andika saat jumpa pers, di Balai Komando, Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (20/5/2019).
Namun, pengerahan pasukan elit TNI AD itu dapat dilakukan bila mendapatkan perintah langsung dari Panglima TNI.
"Penggunaan (pasukan Kopassus) nanti memang benar-benar akan dilihat perkembangannya. Saya juga tidak bisa terlalu membuka di sini karena masih hipotetis apa yang akan terjadi. Tapi kita berharap, Kopassus sebagai satuan yang dicadangkan tidak perlu sampai harus turun," kata Andika.
Menurut dia, TNI AD prinsipnya tetap berharap pengumuman hasil pesta demokrasi berjalan aman dan tertib.
Secara teknis, sambung dia, prajurit TNI AD akan disiapkan di sejumlah titik, seperti Istana Negara, Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, dan Kantor Bawaslu RI. Namun, Andika enggan membeberkan titik rawan lain yang notabene membutuhkan pengamanan dari TNI AD.
Baca Juga
"Kalau SOP (prosedur operasional standar) tetap berlaku. Artinya, dalam hal pengamanan Polri yang menjadi lead. Polri juga yang membuat satu pertimbangan dan tergantung kondisinya. Tapi yang jelas kami sudah menggelar beberapa titik dengan perhitungan dari pihak kepolisian," katanya.
Untuk pengamanan pengumuman hasil pemilu nanti di Jakarta, TNI AD menerjunkan 16.882 prajurit dari berbagai satuan, seperti Kodam Jaya, Kostrad, Kopassus, termasuk dari Kodam V/Brawijaya dan Kodam IV/Diponegoro.
Tak hanya itu, TNI AD juga mengerahkan pasukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan total 162 ribu prajurit.
"Ada, di seluruh Indonesia. Total kira-kira 162 ribu dan mereka sudah melakukan patroli bersama, TNI-Polri untuk memastikan situasi landai. Kalaupun perlu bantuan bisa lebih cepat," ujar KSAD.
