Program Populis Jokowi Bisa Tingkatkan Elektabilitas

Program-program populis Joko Widodo dianggap bisa mengatrol tingkat keterpilihannya dalam kontestasi 2019.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 25 Februari 2019  |  21:11 WIB
Program Populis Jokowi Bisa Tingkatkan Elektabilitas
Presiden Joko Widodo saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (8/3/2018). - ANTARA/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA- Program-program populis Joko Widodo dianggap bisa mengatrol tingkat keterpilihannya dalam kontestasi 2019.

Kahono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan bahwa sejumlah program populis yang ditawarkan Joko Widodo dainggap menarik seperti meningkatkan kualitas pendidikan dengan menawarkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kuliah.

“Ini berarti ada peningkatan dari KIP sebelumnya yaitu sampai sekolah menengah atas. Yang menarik lagi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi. Program ini nampaknya sebagai paket kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran,” ujarnya, Senin (25/2/2019).

Selain itu, lanjutnya, program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah. Ketiga program tersebut mencerminkan karakter Jokowi sebagai pemimpin populis. Namun demikian program tersebut tak lepas dari strategi untuk mendulang suara dalam Pilpres 2019.

Biasanya, kata dia, program-program populis sangat disukai masyarakat sehingga program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat. Sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik dan semakin mantap untuk memilih pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin.

“Dalam kontestasi politik elektoral, menjual program untuk mempersuasi pemilih adalah keniscayaan sejauh tidak menabrak undang-undang dan peraturan. Selain itu, yang perlu digarisbawahi, bahwa program yang dijanjikan harus realistis dan logis, artinya program tersebut bisa dilaksanakan,” jelasnya.

 Selain itu, lanjutnya, yang perlu diingat kandidat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik yang harus dibuktikan sehingga jika janji tersebut tidak bisa diwujudkan maka akan mendapat sanksi sosial dari publik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Pilpres 2019

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup