Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah politisi dari pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan bahwa dia harus mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri dan ketua Partai Konservatif setelah proses Brexit berakhir.
PM May sebelumnya sempat berjanji kepada anggota partai akan turun dari jabatan sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan pada 2022, tetapi nampaknya dia harus mempersiapkan diri lebih awal.
"Sesaat setelah Inggris keluar dari Uni Eropa dan pemilihan umum pemerintah daerah pada 2 Mei selesai, PM May tidak memiliki lagi alasan untuk tetap berada di pemerintahan," ujar seorang menteri senior dalam perbincangan tertutup seperti ditulis Bloomberg pada Sabtu (23/2/2019).
Inggris dijadwalkan untuk merealisasikan Brexit (Britain exit/pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa)p ada 29 Maret 2019.
Seorang narasumber yang memiliki pandangan serupa mengatakan bahwa May harus meninggalkan jabatannya pada musim panas, sehingga pemilihan pemimpin baru dapat dilaksanakan menjelang konferensi tahunan Partai Konservatif pada Oktober mendatang.
Namun, wacana ini ditentang oleh salah satu anggota senior di dalam pemerintahan PM May yang mengatakan bahwa berdasarkan peraturan internal, Partai Konservatif tidak memiliki wewenang untuk menyingkirkan May sebelum Desember 2019.
Baca Juga
"May tidak akan mundur sukarela, terlepas dari janji sebelumnya," kata anggota senior di pemerintahan tersebut.
Sejak kehilangan suara mayoritas pada 2017, May mengalami sejumlah kritik pedas atas kepemimpinan dan caranya menangani Brexit.
Sejumlah menteri di kabinet May bahkan memutuskan mundur dari jabatan mereka sebagai bentuk protes penanganan negosiasi Brexit.
May masih beruntung saat dirinya lolos pada no confidence voting yang diajukan oleh pemerintah dan Parlemen Inggris beberapa waktu lalu.
Bulan lalu, kesepakatan Brexit PM May ditolak dalam kekalahan di parlemen Inggris yang terparah selama lebih dari 1 abad.
Sementara itu, pekan ini tiga anggota Partai Konsevatif memutuskan membelot dan membentuk kelompok baru di dalam parlemen.
