Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May mengalami kekalahan telak setelah mayoritas anggota parlemen menolak kesepakatan Brexit hasil rundingan May dengan Uni Eropa (UE).
Melansir BBC, Rabu (16/1/2019), 432 anggota parlemen menolak kesepakatan Brexit dan hanya 202 yang mendukung. Dengan margin 230 suara, hasil ini menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah voting pemerintahan modern Inggris.
Lebih dari 100 anggota Partai Konservatif pimpinan May membelot dan justru mendukung suara oposisi yang secara nyata menolak kesepakatan Brexit. Dengan melakukan hal itu, mereka menghasilkan rekor baru yang sebelumnya terjadi pada 1924 ketika selisih suara dukungan dan penolakan mencapai 166 suara.
Kekalahan yang mendera May adalah pukulan yang besar bagi pemerintahannya setelah dua tahun bernegosiasi dengan UE. Misi yang diusung May sejak awal adalah menghindari pengunduran diri dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, sekaligus menyepakati 21 bulan masa transisi.
Pemungutan suara ini sesungguhnya direncanakan berlangsung Desember lalu, namun Perdana Menteri May mengajukan pemunduran sembari mencari tambahan dukungan untuk kesepakatan Brexit yang ia bawa.
Inggris djadwalkan meninggalkan UE pada 29 Maret, namun hasil pemungutan suara itu justru semakin membuat pengunduran diri Inggris beserta waktu pemberlakuannya menjadi tidak jelas.
"Terlihat jelas bahwa Parlemen tidak sepakat dengan kesepakatan ini. Namun hasil pemungutan suara malam ini juga tak memperlihatkan apa yang sesungguhnya didukung Parlemen," kata May di hadapan para anggota parlemen beberapa saat setelah hasil pemungutan suara diumumkan.
"Ini sama sekali tak menunjukkan bahwa Parlemen mendukung keinginan warga Inggris dalam referendum yang dipertahankan," tambahnya.
Pihak oposisi pemerintah, Partai Buruh yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn segera menyerukan mosi tidak percaya setelah hasil pemungutan suara diumumkan. Voting untuk menentukan nasib Theresa May akan dilaksanakan pada Rabu malam waktu Inggris. Jika May kalah, perhitungan mundur selama 14 hari akan dimulai dan jika pemerintahan Partai Konservatif atau alternatifnya gagal mendapat dukungan dalam pemungutan suara tidak percaya berikutnya, maka pemilihan umum akan dipercepat.
