Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gugat Wajib Belajar 9 Tahun, Irmanputra Sidin Minta MK Undang Jokowi dan Prabowo

Di satu sisi, berbagai UU seperti UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mensyaratkan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden atau wakil presiden.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 13 November 2018  |  06:38 WIB
Pelajar melepas Balon Harapan yang digantungkan tulisan permohonan di bawahnya di halaman SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah, Senin (1/10). Kegiatan dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila tersebut sebagai ungkapan harapan lebih baik di masa yang akan datang. - Antara
Pelajar melepas Balon Harapan yang digantungkan tulisan permohonan di bawahnya di halaman SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah, Senin (1/10). Kegiatan dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila tersebut sebagai ungkapan harapan lebih baik di masa yang akan datang. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Praktisi hukum tata negara Irmanputra Sidin menagih konsistensi negara dalam menjamin wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warga negara.

Di satu sisi, berbagai UU seperti UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mensyaratkan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden atau wakil presiden.

Di sisi lain, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mencantumkan wajib belajar yang dibiayai pemerintah hanya selama sembilan tahun atau sampai sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat.

Irman menilai pembatasan itu menyebabkan banyak anak bangsa terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA. Konsekuensinya, mereka tidak dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres di masa mendatang.

Karena itu, Irman menggugat Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengharuskan pemerintah pusat dan daerah menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Frasa ‘jenjang pendidikan dasar’ dalam beleid tersebut adalah sekolah dasar (SD) hingga SMP. Dalam petitum permohonannya, Irman meminta MK menafsirkan frasa tersebut secara bersyarat hingga mencapai SMA guna mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

Mengacu pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, Irman menilai konstitusi tidak mengunci jenjang pendidikan wajib belajar hanya sampai SMP. Kendati UU Sisdiknas mencantumkan kata ‘minimal’, dia berpandangan seharusnya jenjang pendidikan dasar dicantumkan secara eksplisit mencakup SMA.

“Maka minimal SMA atau sederajatlah yang wajib diikuti warga negara dan wajib dibiayai oleh negara,” tulis Iqbal Tawakal Pasaribu, kuasa hukum Irman, dalam berkas permohonan yang diajukan di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Uniknya, Irman meminta MK untuk mengundang dua kontestan Pemilu Presiden 2019 sebagai pihak terkait dalam persidangan perkara tersebut. Menurut pemohon, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno adalah pihak yang berkewajiban menjalankan wajib belajar 12 tahun—bila dikabulkan MK—pada pemerintahan 2019-2024.

“Saat ini adalah momentum saat berjalan proses Pemilu 2019 sebagai daur hidup terbentuknya pemerintahan negara sehingga pasangan calon presiden harus siap untuk menjawab pertanyaan konstitusional tersebut,” tambah Iqbal.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah agung mahkamah konstitusi wajib belajar 12 tahun
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top