Banyak Serangan, KPU Tutup Sementara Laman Penghitungan Suara Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui bahwa pihaknya sengaja menutup laman penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
John Andhi Oktaveri | 02 Juli 2018 15:29 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. -Bisnis.com - Samdysara Saragih

Kabar24.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Arief Budiman mengakui bahwa pihaknya sengaja menutup laman penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Menurut dia, langkah itu sengaja dilakukan untuk mencegah peretasan. Beberapa kalangan mengeluh akibat laman penghitungan hasil pilkada serentak di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) infopemilu.kpu.go.id tidak bisa diakses.

Akibatnya, hasil penghitungan pilkada serentak di sejumlah daerah tak bisa dicek oleh publik.

"Karena serangan banyak masuk. KPU mempelajari itu. Daripada nanti makin menimbulkan kegaduhan maka kita hold dulu,” ujarnya, Senin (2/7/2018).

Dia menambahkan bahwa kendati tidak aktif, pihaknya mengatakan sistem tetap berjalan dan data yang sudah masuk disimpan oleh KPU.

“Lamannya kami tutup untuk menghindari serangan yang masuk terus. Lalu masyarakat tambah bingung informasi ini kok naik turun maka ini kita hold," kata Arief.

Dia menjelaskan bahwa penutupan laman KPU itu bukan karena diretas, melainkan hanya ditutup sementara waktu.

“Ada upaya meretas laman KPU makanya kami tutup sementara. Kalau retasan itu datang terus. Sampai sekarang sistem KPU juga masih diretas terus,” ujarnya.

Arief mengaku sampai ini pihaknya terus membersikan dan memperkuat sistem teknologi informasi yang berpotensi untuk diserang.  Dia yakin para peretas akan terus berupaya menganggu dengan berbagai cara.

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengingatkan KPU yang mestinya belajar dari kejadian peretasan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dengan demikian permasalahan itu seharusnya tidak terulang.

"Itu kan sudah berulang-ulang. Setiap pemilu website KPU selalu diretas oleh hacker. Itu artinya, lembaga-lembaga yang kredibel harus memiliki tingkat pertahanan yang kuat dalam persoalan website," ujarnya.

Tag : kpu, komisi pemilihan umum, Pilkada Serentak
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top