Konflik Pilkada bisa Ditunggangi Teroris tanpa Jaringan, Waspadalah!

Pengamat terorisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara menilai potensi aksi teror yang dilakukan teroris masih ada, terutama saat menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2019 mendatang.
Sholahuddin Al Ayyubi | 28 Maret 2018 13:54 WIB
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) didampingi Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Martinus Sitompu (kanan) menunjukkan barang bukti foto dua pucuk senjata rakitan saat rilis teroris jaringan Bima di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10). - ANTARA/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat terorisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara menilai ‎potensi aksi teror yang dilakukan teroris masih ada, terutama saat menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2019 mendatang.

‎Menurutnya, kelompok teroris seperti Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) dan gerakan teroris lone wolf  yang beraksi tanpa tergabung jaringan aksi teroris akan memanfaatkan momentum apapun untuk menjalankan aksi teror di Indonesia.

"Mereka [teroris] akan memanfaatkan momentum apapun. Biasanya yang sudah sering, para teroris memanfaatkan perayaan yang menurut mereka berbau musyrik," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (28/3).

Dia menjelaskan Kepolisian kini harus lebih mewaspadai teroris lone wolf yang mempelajari berbagai teror secara otodidak melalui dunia maya dan sosial media untuk belajar merakit bom serta menggunakan berbagai senjata tajam dalam melakukan aksinya dengan target anggota polri.

"Itu yang harus diwaspadai, tapi kalau saya lihat sejauh ini aksi teror yang berasal dari kelmpok ISIS sudah mulai berkurang karena kelompok ISIS yang dari Suriah juga sudah kocar-kacir," katanya.

Baca juga: BNPT Pantau Gerak-Gerik Mantan Narapidana Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau mantan narapidana kasus terorisme maupun para kombatan yang kembali ke Indonesia setelah berperang di negara konflik.

Langkah itu untuk mengantisipasi setiap kemungkinan, terutama menjelang pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dan pemilu umum (Pemilu) 2019.

Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius mengatakan bahwa pemantauan itu dilakukan pihaknya bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait khususnya Kementerian Dalam Negeri.

Terlebih, BNPT dan Kementerian Dalam Negeri telah meneken nota kesepahaman guna penanggulangan terorisme di daerah.

Tag : Pilkada Serentak
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top