Kabar24.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memantau mantan narapidana kasus terorisme maupun para kombatan yang kembali ke Indonesia setelah berperang di negara konflik.
Langkah itu untuk mengantisipasi setiap kemungkinan, terutama menjelang pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dan pemilu umum (Pemilu) 2019.
Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius mengatakan bahwa pemantauan itu dilakukan pihaknya bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait khususnya Kementerian Dalam Negeri.
Terlebih, BNPT dan Kementerian Dalam Negeri telah meneken nota kesepahaman guna penanggulangan terorisme di daerah.
“Kami monitoring mereka dengan Kemendagri, kami punya jajaran dan kendali sampai tingkat kecamatan, ada Babinkamtibmas dan jajarannya ikut memonitor ini. Sehingga jangan sampai mereka digunakan untuk hal-hal tidak baik. Kami gelar seluruh kekuatan agar kegiatan pesta demokrasi ini bisa berjalan baik dan lancar,” ujarnya, Senin (12/3/2018).
Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum melihat gangguan dan dalam tahap pengawasan.
Saat ini, mantan narapidana teroris ada di 14 provinsi sengan jumlah 600 orang lebih. 124 divantaranya menjalin kerjasama dengan BNPT sebagai agen perdamaian.
“Hanya di 14 provinsi dan itu sudah kita share [datanya] ke Kemendagri dan itu sudah masuk monitoring kami semuanya,” terangnya.
