Kabar24.com, JAKARTA—DPR RI mendukung sikap tegas pemerintah Indonesia yang mengecam pemerintah Amerika Serikat terkait masalah Palestina.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan restu kepada Israel untuk memindahkan ibu kota negara berpaham Zionis itu ke Yerusalem.
“Ya tentu itu [pemutusan hubungan bilateral] masih terlalu jauh. Kita lihat perkembangannya. Yang jelas tentu bagaimana pemerintah Indonesia bersikap. DPR akan melihat sikap pemerintah tersebut. Kalau sikap itu sejalan dengan konstitusi, saya kira kita akan dukung, “ kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Kamis (7/12/2017).
Menurutnya, sesuai konstitusi pemerintah memang sudah seharusnya menentang segala macam bentuk penjajahan dan pendudukan oleh Israel terhadap Palestina.
Dia menilai pernyataan Presiden Donald Trump sangat bertentangan dari semangat untuk mewujudkan perdamaian dunia, termasuk menyelesaikan konflik yang ada di Timur Tengah.
Di sisi lain, dia melihat apa yang disampaikan Trump merupakan upaya untuk mengalihkan isu-isu domestik yang terjadi di Amerika Serikat. Sebabnya, Trump semakin banyak mendapatkan serangan dari lawan politiknya di dalam negeri.
Baca Juga
“Kemudian mengangkat isu ini sebagai salah satu isu yang mungkin bisa mengalihkan. Saya memantau juga pernyataan dari sekjen PBB, dari Uni Eropa yang menentang hal tersebut. Jadi secara unilateral yang dilakukan Presiden Trump ini keluar dari semangat untuk menyelesaikan persoalan Israel-Palestina,” ujarnya.
Dia menambahkan, menjadi komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina yang saat ini menjadi satu-satunya negara terjajah di dunia. Bahkan pemerintah harus merealisasikan janjinya membuka kedutaan besar di wilayah Palestina.
Terkait masalah tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bangsa Indonesia akan bersama Palestina. Mendukung Palestina merdeka, kata dia, merupakan amanat konsistusi karena penjajahan harus dihapuskan.
“Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu kita harus mengecam apa yang disampaikan oleh Trump dan Israel dengan memindahkan ibu kota ke Yerusalem,” ujarnya.
Menurutnya, sikap tegas penolakan harus disuarakan pemerintah karena masalah tersebut ke depan dapat menimbulkan terganggunya stabilitas dunia internasional dan keamanan global.
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyebut jika pernyataan Trump direspons positif oleh pemerintah Israel, akan melahirkan konflik berskala dunia yang akan merugikan semua pihak. Hal tersebut akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.
Dia pun menyebut, hal itu bertentangan dengan kesepakatan internasional terkait resolusi PBB dan fakta sejarah. Masalah itu dinilainya akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru.
“Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai," ujar Kharis dalam keterangan resminya.
Pihaknya pun meminta agar pemerintah Indonesia memberikan masukan kepada Amerika Serikat agar tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional. Hal itu demi keberlangsungan perdamaian.
"Presiden Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia. Segera melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmoud Abbas dan pemimpin negara lainnya menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan pelestarian status Yerusalem dan Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan," pungkasnya.
