Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah siap membagi-bagikan 12,7 juta hektare lahan kepada rakyat, yang tidak boleh diperjualbelikan agar rakyat produktif.
"Sekarang ini di kantong saya sudah ada 12,7 juta hektar lahan. Ini yang nanti, dengan skema-skema khusus, akan dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan, lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi," kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Jumat (24/2/2017).
Turut mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Juga hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
------------------------------------------
BACA
- JOKOWI: 9 Juta Ha Lahan Akan Dibagi ke Rakyat, Tunggu Skema yang Benar
- Ingin Hapus Ketimpangan, Presiden Desak Tuntaskan Reformasi Agraria
- Presiden: Awas ya? Jangan Persulit Sertifikasi Tanah!
- ------------------------------------------
Berdasarkan siaran pers, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut bukan berarti mengambil hak orang yang berpunya untuk kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Akan tetapi, pemerintah akan mengambil kembali lahan-lahan yang tidak produktif untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil yang mampu mengelolanya dengan pemberian status legal.
"Hampir di semua negara kaya itu memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik," ucap Presiden.
