Bisnis.com, JAKARTA – Sejak dilantik sebagai Presiden AS ke-45 sekaligus mengambil alih kepemimpinan AS pada 20 Januari, Donald Trump mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang telah menimbulkan beragam reaksi.
Berikut pokok-pokok yang terjadi dalam pemerintahan Trump pada Selasa, seperti dikutip dari Reuters (Rabu, 8/2/2017):
IMIGRASI
Perintah larangan Trump bagi warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim untuk masuk AS mendapatkan pengawasan ketat dari pengadilan banding federal yang mempertanyakan apakah larangan tersebut secara tidak adil menargetkan warga atas dasar agama mereka.
Kepala Keamanan Dalam Negeri AS John Kelly berpendapat bahwa ia seharusnya menunda larangan perjalanan Trump pada warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim dan pengungsi agar dapat memberikan penjelasan singkat kepada kongres.
Dua senator Partai Republik berencana mengungkap perundang-undangan untuk membatasi imigrasi legal dengan mengurangi jumlah orang yang diperbolehkan tinggal sebagai penduduk tetap yang sah.
MINERAL KONFLIK
Trump berencana untuk mengeluarkan perintah eksekutif dengan target aturan Dodd-Frank yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan apakah produk mereka mengandung "mineral konflik" dari wilayah perang di Afrika.
KABINET DAN PENCALONAN
Senat telah mengukuhkan miliuner Betsy DeVos sebagai menteri pendidikan melalui proses pemilihan yang sengit. Kandidat kontroversial lainnya, Jeff Sessions untuk posisi Jaksa Agung, juga telah mendapatkan persetujuan komite.
Sementara itu, anggota senat top dari kubu Demokrat menuding Mahkamah Agung menghindar untuk menjawab sejumlah pertanyaan dan upaya mengukur independensi peradilan selama sesi yang memperdalam pencalonan.
Andrew Puzder, kandidat Trump untuk memimpin Departemen Tenaga Kerja, mengaku mempekerjakan seorang imigran tanpa dokumen. Permasalahan seperti ini telah menggelincirkan pencalonan kabinet pada pemerintahan sebelumnya.
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Ayatollah Ali Khamenei menampik peringatan Trump bagi Iran untuk menghentikan uji coba rudalnya, seraya menyatakan bahwa presiden AS tersebut telah menunjukkan "wajah asli" korupsi Amerika.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Trump berupaya mencapai kesepakatan atas adanya kebijakan AS yang lebih keras terhadap Teheran menjelang pertemuan mereka yang pertama di Gedung Putih.
Trump kembali menyatakan dukungan AS terhadap Turki sebagai mitra strategis dan sekutu NATO dalam pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan.
Menteri luar negeri China berupaya untuk meredakan ketegangan dengan AS pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS dengan menyatakan bahwasanya tidak ada pemenang dalam suatu konflik antar negara.
PENEGAKAN HUKUM
Trump menegaskan tidak ada alasan untuk mengekang lembaga penegak hukum yang menyita uang tunai, kendaraan, dan aset lainnya dari orang yang diduga melakukan kejahatan. Praktik ini telah dikritik oleh sejumlah anggota parlemen dan aktivis karena dianggap menyangkal hak-hak hukum.