Bisnis.com, JAKARTA - Para karyawan perusahaan media sosial Twitter menyumbang lebih dari US$1 juta (Rp13 miliar) kepada lembaga Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) guna melawan kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Sekitar 1.000 karyawan Twitter menyumbang lebih dari US$500.000, dan Pimpinan Eksekutif Jack Dorsey bersama Ketua Eksekutif Omid Kordestani memberi sumbangan sebanyak yang dihimpun oleh karyawan.
Mereka melakukan perlawanan karena kecewa dengan kebijakan larangan sementara yang dikeluarkan Trump atas pengungsi dan pendatang dari tujuh negara dengan penduduk mayoritas Islam.
Dalam beberapa hari belakangan, ACLU sudah menggalang dana sampai US$24 juta lewat sumbangan internet. Sebelumnya, perusahaan taksi, Lyft mengatakan akan menyumbang US$1 juta kepada ACLU selama empat tahun mendatang.
Lewat email yang disebar kepada karyawan, Konsul Jenderal Twitter, Vijaya Gadde, menyatakan pekerjaan mereka untuk melakukan perlawanan masih jauh dari selesai.
"Dalam beberapa bulan mendatang kita akan melihat, kesibukan dalam gugatan hukum, tekanan perundangan, dan pernyataan publik. Namun selama kebebasan sipil terancam, saya bangga bahwa sebagai individu kita berdiri untuk mempertahankan kebebasan dan memperhatikan orang lain," ujarnya sebagaimana dikutip BBC.com, Jumat (3/2/2017)
Sejumlah perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat sedang menyiapkan surat terbuka kepada Presiden Trump untuk mengungkapkan keprihatinan atas kebijakan tersebut. Mereka menawarkan bantuan 'untuk memperbaiki kebijakan itu'.
Sementara perusahaan layanan berbagi pesan, Viber menawarkan sambungan telepon internasional gratis ke tujuh negara yang dimaksud: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.
