Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump masih bersikukuh melanjutkan kebijakannya yang kontroversial, terutama terkait masalah imigrasi.
Selain itu, Trump juga terus mengimbau pelaku industri dalam negeri untuk memacu produksi di AS dan menempatkan AS sebagai pasar utama mereka.
Berikut ini rangkuman langkah yang diambil pemerintahan Trump pada 31 Januari 2017:
Larangan Perjalanan & Imigrasi
Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly mengatakan, warga dari tujuh negara mayoritas muslim yang secara temporer dilarang memasuki AS melalui perintah eksekutif Trump, berpotensi dilarang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Negara lain juga mungkin masuk dalam daftar larangan tersebut.
AS akan menerapkan "pemeriksaan ekstrim" terhadap sekitar 1.250 pencari suaka yang sudah terlanjur disetujui untuk dimukimkan kembali sebagai bagian dari kesepakatan dengan Australia, kata salah seorang juru bicara Trump.
Berdasarkan survei yang digelar Reuters/Ipsos, opini masyarakat AS terbelah terkait kebijakan ini, dimana warga yang setuju sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak setuju.
Berdasarkan memo internal yang dilihat Reuters, Ronald Vitiello ditunjuk sebagai Kepala Patroli Perbatasan AS, menggantikan Mark Morgan yang diminta mengundurkan diri.
Mahkamah Agung
Trump hakim konservatif Neil Gorsuch untuk jabatan seumur hidup di Mahkamah Agung AS, yang bisa membantu membentuk putusan terhadap isu-isu seperti aborsi, kontrol senjata, hukuman mati, dan hak-hak beragama, sedangkan pihak liberal berjanji akan memperjuangkan isu tersebut.
Iran
Duta Besar baru AS untuk PBB memperingatkan Iran bahwa tes misil balistik jarak jauh yang mereka lakukan dua hari lalu tidak dapat diterima dan merupakan tindakan yang mencederai kesepakatan nuklir mereka dengan dunia.
Industri Farmasi
Trump meminta industri farmasi untuk memacu produksi di AS dan menurunkan harga, serta bersumpah untuk mempercepat persetujuan obat-obat baru.
Kabinet
Senat dari Partai Demokrat menunda pengambilan suara terhadap sejumlah nominator kabinet Trump –termasuk jaksa agung dan menteri keuangan—beralasan bahwa melakukan pemeriksaan menyeluruh merupakan tanggung jawab senat. Pihak Republik menunduh tindakan mereka tidak beralasan.
Lembaga Negara
Menurut sumber Reuters, sekitar 900 pejabat lembaga negara menandatangani memo internal yang mengkiritik perintah Trump terkait pengungsi dan pelancong dari tujuh negara mayoritas muslim.
Perdagangan
Trump dan penasehat ekonomi melepaskan rentetan kritik terhadap Jerman, Jepang dan China, mengatakan tiga mitra dagang utama AS itu terlibat dalam mendevaluasi mata uang mereka untuk merugikan perusahaan Amerika dan konsumen.
Produsen makanan dan perusahaan logistik AS mencoba untuk bergegas melakukan ekspor ke Meksiko dan mengantre di pasar alternatif seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa bisnis mereka akan dirugikan oleh bentrokan perdagangan dan imigrasi antara Trump dan pemerintah Meksiko.
