Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga harmoni dan konsistensi tata hukum agar selalu sesuai dengan konstitusi, mewujudkan mekanisme check and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (The Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions), Kamis (11/8/2016).
“Saya berharap ke depan konsistensi Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar semakin terus membaik, kualitas Undang-Undang yang dibuat juga semakin berkualitas. Berkali-kali saya katakan, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas Undang-undang dan bahwa Indonesia bukanlah negara Undang-undang tetapi Indonesia adalah negara hukum,” tutur Presiden melalui keterangan pers.
Presiden mengemukakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai perdamaian, membangun rasa aman, dan kepastian hukum.
Menurutnya, tema Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara merupakan agenda penting Indonesia dan juga dunia. Negara, tuturnya, bekewajiban menegakkan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara dan bangsa Indonesia terus bekerja keras agar tugas konstitusional negara tersebut bisa terus diperbaiki dan menjadi kenyataan.
Presiden menggarisbawahi bahwa reformasi konstisusi di Indonesia yang dimulai tahun 1999 telah menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis.
“Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstisusinal warga negara yang dijamin dalam konstitusi,” ucap Presiden.
Pada pengujung sambutannya, Jokowi mengatakan pada akhirnya yang ditunggu oleh rakyat Indonesia maupun di negara-negara yang lain adalah kemakmuran dan kesejahteraan, rasa adil dan rasa aman. "Dan kita harus memprioritaskan masyarakat marjinal, masyarakat miskin dan masyarakat terpinggirkan,” ujar Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden pada acara pembukaan Kongres ke-3 AACC ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Selain itu hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Tito Karnavian dan juga para peserta kongres yang terdiri dari 80 delegasi mancanegara serta 160 delegasi dari seluruh Indonesia.
