Kabar24.com, JAKARTA – Masih banyaknya anak putus sekolah menjadi cermin program bantuan sekolah bagi anak dari keluarga kurang mampu kurang optimal dalam pelaksanaan dan distribusinya.
Walaupun Indonesia sudah mendekati pencapaian pendidikan dasar universal namun angka partisipasi kasar pendidikan menengah atas hanya mencapai 76%, atau sebanyak 100 ribu anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA).
Putus sekolah adalah penghalang utama dalam mencapai pendidikan menengah universal dan masih tetap menjadi masalah dalam mewujudkan pendidikan dasar yang universal bagi semua orang di semua negara.
Jutaan anak-anak usia 7-19 tahun tidak bersekolah karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi hak dasar anak untuk mengenyam pendidikan.
“Putus sekolah terbesar terjadi pada masa transisi antarjenjang pendidikan. Ketika anak sudah memasuki suatu jenjang pendidikan, mereka cenderung akan menamatkannya,” ujar Konsultan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Totok Amin Soefijanto dalam diskusi pendidikan di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah menerapkan berbagai program yang telah berhasil mengatasi beberapa hambatan yang membuat anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan.
Salah satunya adalah biaya operasional sekolah (BOS) yang menyediakan dana untuk sekolah SD hingga SMP untuk membiayai biaya non-personel berdasarkan jumlah siswa.
Bantuan lebih lanjut diberikan melalui dua program bantuan tunai bersyarat lainnya, yaitu bantuan siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH) yang mendukung anak-anak di semua jenjang pendidikan.
Dewasa ini, pemerintah juga memperkenalkan Kartu Indonesia Pintar yang dibangun berdasarkan program BSM dengan memperluas cakupan dan kelayakan untuk bantuan tunai.
“Saya pikir program-program tersebut dirasa belum berfungsi secara optimal khususnya yang berkaitan dengan waktu, target dan dispersi. Hal tersebut dikarenakan ketidaktepatan sasaran yang terjadi. Seharusnya pemerintah bisa meningkatkan fungsi dan memperluas jangkauan program seperti BOS dan BSM,” kata Totok.
