Kabar24.com, JAKARTA— Kontroversi sabda Raja Keraton Yogyakarta terus bergulir hingga melibatkan pemerintah sebagai pihak penengah. Adik Sultan Hamengku Buwono X yang tak sepakat dengan sabda itu menyambangi Kementerian Dalam Negeri untuk meminta dibatalkan.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku menolak secara halus saat diminta untuk mengintervensi persoalan kepemimpinan yang mendera Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Kami sudah menolak halus saat diminta oleh adik sultan untuk intervensi,”ujarnya, Selasa(12/5/2015).
Menurut dia, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam persoalan provinsi yang satu-satunya yang bertitel daerah istimewa di Pulau Jawa tersebut. Pasalnya, Yogyakarta memiliki struktur kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain.
“Ingat Yogyakarta itu ada keistimewaan. Sultan, ya raja sultan yang bertanggung jawab,”jelasnya.
Kendati demikian, dia mengaku terus mengamati perkembangan yang terjadi di daerah tengah Pulau Jawa tersebut dengan menunggu laporan resmi dari DPRD dan pemerintah Yogyakarta.
Beberapa waktu lalu, Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan sabd yang mengubah beberapa poin, di antaranya menghilangkah gelar kalifatullah dan mengubah nama Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono.
Beberapa hari setelahnya, Sultan mengeluarkan perintah yang mengganti gelar anak pertamanya, GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, yang selama ini diperuntukkan untuk putera mahkota.
