Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Minta KPK, Kejagung, & Polri Hilangkan Egosektoral

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghilangkan egosektoral dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum di dalam negeri.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (dari kiri), Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, di Istana Merdeka, Jakarta, (25/2/2015)./Setpres-Intan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (dari kiri), Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, di Istana Merdeka, Jakarta, (25/2/2015)./Setpres-Intan

Kabar24.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo memerintahkan Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghilangkan egosektoral dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum di dalam negeri.

Usai menemui pimpinan ketiga institusi penegak hukum tersebut, Joko Widodo meminta Ketiganya saling membantu dan berkonsolidasi dakam memberantas korupsi. Ketiganya harus serius dalam menangani kasus korupsi, dan menindak tegas pelakunya.

“Ketiga lembaga penegak hukum ini harus saling mendukung dan menjaga kepercayaan masyarakat, serta mengerjakan pemberantasan korupsi seperti yang diinginkan masyarakat,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/2).

Joko Widodo menuturkan Kejaksaan, Polri, dan KPK harus menempatkan korupsi sebagai musuh bersama yang harus dihadapi. Pasalnya, aksi tersebut mengancam proses pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah.

Menurutnya, ketiga institusi tersebut juga harus memprioritaskan aksi pencegahan dalam penanganan kasus korupsi. Cara tersbeut juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi.

“Kalau memang itu betul-betul tindakan yang sudah menyimpang dan merupakan aksi kejahatan, maka harus ditindak tegas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta Kejaksaan, Polri, dan KPK memberikan perhatian khusus pada kasus korupsi yang terjadi pada kasus illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lili Sunardi
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper