Bisnis.com, NUSA DUA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan solusi jaringan pembangunan berkelanjutan Asia Pasifik (the sustainable development solutions network Asia Pasifik) sebagai perhatiannya terhadap penanggulangan masalah lingkungan global.
“Saat ini, aktivitas manusia memberikan kontribusi terhadap degradasi ekosistem alam kita, sehingga mengancam keanekaragaman hayati, air bersih dan akses pangan,” ujarnya dalam forum, Minggu (06/10).
Dia menambahkan setidaknya ada empat tindakan bersama (joint action) yang perlu diambil a.l pertama, perlu ada koneksi global antara pemerintah, pebisnis, dan masyarakat dalam kerjasama internasional yang solid guna mengatasi ancaman yang akan dihadapi.
Kedua, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan masing-masing negara, sehingga tidak menimbulkan upaya yang justru merusak lingkungan dan menghambat pembangunan secara berkelanjutan.
Ketiga, melakukan integrasi kebutuhan lingkungan ke dalam strategi pembangunan. Apabila diperlukan, lanjutnya, kita harus melakukan penyesuaian struktur ekonomi, misalnya pola konsumsi dan produksi.
Keempat, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerjasama dalam mempromosikan pembangunan secara berkelanjutan. Dari empat langkah tersebut, SBY menilai akan berdampak positif terhadap performa sektor pariwisata.
Senada dengan diatas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai pembangunan secara berkelanjutan dari sektor pariwisata dapat berkontribusi besar terhadap kualitas ekonomi, lingkungan dan kultur sosial.
Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan sektor pariwisata terus mengalami perkembangan di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kontribusi sektor pariwisata mencapai 9% dari total pertumbuhan ekonomi global. Selain itu juga, turut menyumbang 30% dari total ekspor dari sisi jasa,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (06/10).
Dia menambahkan pengembangan pembangunan secara berkelanjutan mendapatkan tantangan dari sisi implementasi. Hal ini disebabkan pemerintah hanya berperan sebagai regulator. Oleh karena itu, perlu ada peran dari berbagai pihak terutama komunitas setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
