Bisnis.com, JAKARTA— Soal keberanian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tidak sebatas beropini. Pada saat huru hara di Timur Leste, dia memerintahkan TNI untuk menembak kapal AS jika berani mendekati perairan Indonesia.
Padahal posisinya sebagai Menteri Pertahanan ketika itu, dinilai banyak pihak, perlu merangkul AS sebagai negara super power untuk menjadi mitra dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Bukan sebaliknya .
Keberanian, menurut dia, harus jadi modal utama pemimpin Indonesia di masa depan.
"Kalau ada calon yang bersih tapi tidak berani, ya buat apa? sebaliknya, kalau ada calon yang berani tak tidak bersih, itu malah bahaya. Karena itu, dua slogan dan jargon, yaitu bersih dan berani itu wajib dimiliki oleh calon pemimpin mendatang kalau mau menyelesaikan problematika di Indonesia."
Saat menjadi Ketua MK, dia berani membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Putusan MK yang menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional, spontan mengejutkan berbagai pihak.
Mahfud berpendapat BP Migas itu inkonstitusional karena tidak mencapai atau tidak sejalan dengan upaya pencapaian tugas negara, yaitu sumber daya alam harus untuk membangun kesejahteraan rakyat. Rakyat justru dirugikan dengan adanya BP Migas.
Secara ekonomi BP Migas menunjukkan inefisiensi. Dengan adanya BP Migas, negara jadi tidak berdaulat terhadap sumber daya alamnya sendiri,kata Mahfud.
Terbukti pengapalan LNG dari Papua ke China, dijual dengan harga murah dan anehnya negeri sendiri tidak menikmati ketika kita sedang butuh karena UU Migas tidak memberi kedaulatan kepada negara. Akibatnya Indonesia mengalami kerugian Rp30 triliun per tahun hanya dari penjualan ke China.
Awal tahun ini Mahfud kembali menggembrak dengan mengabulkan gugatan pendirian Rintisan Sekolah Rintisan Internasional (RSBI). Dengan kata lain, RSBI harus bubar.
Pengujian pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas diusulkan beberapa orang tua murid dan aktivis yang menyatakan tak bisa mengakses pendidikan di RSBI karena mahal. Pasal itu dinilai diskriminatif, menimbulkan perlakuan yang berbeda antara sekolah umum dan RSBI.
Mahfud yang lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Hakim Konstitusi, pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), dan Menteri Kehakiman dan HAM (2001).
Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kediri (2003-2006), Anggota DPR-RI Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM.
Kini setelah digadang-gadang ikut konvensi calon presiden di Partai Demokrat, Mahfud bukan hanya berceramah dari mesjid ke mesjid. Namun pria Madura itu juga jadi bintang iklan di televisi. Wah! (msw)
Siapa lagi politisi paling kontroversial versi Bisnis.com?
SBY, Kok Kinerjanya Makin Memble?
