Bisnis.com, JAKARTA - Demo di depan Gedung DPR RI dilakukan oleh aksi massa pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025.
Polisi menerjunkan 1.250 personel gabungan dalam rangka mengawal aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Conto mengatakan ribuan personel itu terdiri dari kepolisian, TNI, Pemda DKI dan akan disebar di sekitar kompleks Parlemen.
"Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan," ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).
Kata DPR
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap unjuk rasa yang digelar berjalan dengan baik tetapi tidak secara destruktif.
Baca Juga
Dia menginginkan masyarakat menggelar aksi secara kondusif untuk menyalurkan aspirasi. Di sisi lain, massa aksi pun perlu memikirkan kepentingan masyarakat lainnya.
"Dan berharap juga ketika menyalurkan aspirasi kita juga berpikir tentang kepentingan masyarakat yang lain," kata Nurul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Mensesneg belum pantau demo, fokus anugerah tanda jasa
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang menaruh perhatian penuh pada prosesi penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ditanya mengenai aksi demonstrasi yang berlangsung bersamaan di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
“Kita belum monitor demo. Kita lagi konsentrasi memberikan penghormatan kepada beliau-beliau yang betul-betul berjasa bagi bangsa,” ujarnya kepada wartawan Istana.
Kata Menko Yusril
Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam aksi demo di DPR hari ini, Senin (25/8).
Yusril menuturkan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demonstrasi lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Kalau orang demo sih kami nggak larang ya. Silakan saja beri aspirasi membubarkan DPR, membubarkan MPR," ucap Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya, masyarakat boleh menyuarakan demokrasi, namun tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu hukum.
"Dalam negara demokrasi, semua proses itu kita harus hormati," ujarnya dikutip dari Antaranews.
