Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menegaskan akan tetap menjabat meski koalisi pemerintahannya menderita kekalahan telak dalam pemilu majelis tinggi, yang berpotensi memicu ketidakstabilan politik dan mengguncang pasar.
Melansir Bloomberg, Senin (21/7/2025), koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Komeito gagal mengamankan 50 kursi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kendali. Ini merupakan kekalahan terbesar LDP dalam pemilu majelis tinggi sejak partai tersebut berdiri pada 1955. Koalisi hanya mengantongi 47 kursi, menurut proyeksi NHK.
Meski begitu, Ishiba menolak mundur. “Saya masih memiliki sejumlah tanggung jawab besar bagi negara — dari mendorong upah melebihi inflasi, mewujudkan PDB kuadriliun yen, hingga menghadapi dinamika keamanan kawasan yang semakin genting,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski perhitungan suara belum tuntas, LDP diperkirakan masih meraih kursi terbanyak dibanding partai-partai lain.
Hasil pemilu menunjukkan erosi dukungan terhadap LDP dan Komeito di tengah keresahan publik terhadap lonjakan biaya hidup. Partai-partai populis yang menawarkan potongan pajak atau retorika anti-imigran mencatat lonjakan dukungan signifikan.
Pelemahan posisi Ishiba membuat investor khawatir pemerintah akan terpaksa memberikan konsesi kepada oposisi — termasuk soal pemangkasan pajak penjualan — yang bisa memperlebar defisit dan mendorong imbal hasil obligasi pemerintah ke level tertinggi dalam dua dekade.
Baca Juga
Yen sempat naik 0,7% dalam perdagangan awal Senin, namun penguatan tersebut memudar.
Tiga Perdana Menteri LDP terakhir yang kehilangan mayoritas di majelis tinggi mengundurkan diri dalam waktu dua bulan — termasuk Shinzo Abe pada 2007.
Kekalahan ini pun menempatkan Ishiba dalam tekanan besar, terlebih ketika Jepang sedang menghadapi tenggat 1 Agustus untuk mencapai kesepakatan dagang dengan Presiden AS Donald Trump sebelum tarif ekspor Jepang naik menjadi 25%.
Peta Politik yang Terfragmentasi
Meski oposisi berhasil meraih keuntungan, peluang mereka untuk membentuk pemerintahan alternatif masih kecil karena terpecah dalam lebih dari selusin partai. Kemungkinan terbesar adalah parlemen akan terjebak dalam kebuntuan, di mana LDP harus menggalang dukungan isu per isu.
Partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional (CDP), meraih 22 kursi. Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), yang mengusung pemotongan pajak dan peningkatan pendapatan bersih, melonjak dari 4 menjadi 17 kursi.
Sanseito, partai sayap kanan dengan kampanye anti-imigran bertajuk “Utamakan Jepang,” meroket dari satu menjadi 14 kursi — menjadikannya oposisi terbesar ketiga.
Pemimpin CDP Yoshihiko Noda mengatakan ia mempertimbangkan mosi tidak percaya, tergantung pada pernyataan Ishiba dalam konferensi pers Senin ini.
Kebuntuan Legislasi dan Risiko Ekonomi
Meski majelis tinggi tidak dapat mencopot perdana menteri atau menggagalkan anggaran, mereka bisa memperlambat atau memblokir legislasi, menciptakan potensi kebuntuan. Hal serupa pernah terjadi pada 2008 ketika majelis menolak nominasi gubernur Bank of Japan di tengah krisis subprime global.
Pakar politik Universitas Kanagawa Chihiro Okawa mengatakan melanjutkan kepemimpinan dalam kondisi ini akan menjadi beban politik yang luar biasa berat.
“Situasinya bagaikan mengambil kastanye dari dalam bara — risiko besar tanpa imbal hasil. Bisa jadi tak seorang pun ingin mengambil alih posisi ini,” jelasnya.
