Bisnis.com, JAKARTA - Terungkapnya praktik beras premium oplosan membuat Presiden Prabowo Subianto geram dan meminta untuk segera dituntaskan.
Dalam pidatonya pada acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025, Minggu (20/7/2025), Prabowo mengaku geram dengan adanya praktik pengoplosan beras oleh sejumlah pengusaha.
Prabowo lantas menggarisbawahi pentingnya pengawasan distribusi pangan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Beras biasa dibilang beras premium harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran, ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” kata Prabowo.
Rasa geram Prabowo tersebut tidak hanya didasari oleh ulah nakal para pengusaha. Namun, hal lain yang membuatnya geram adalah adanya kerugian negara dari praktik ilegal tersebut.
Praktik curang tersebut, menurut Prabowo, dapat memberikan kerugian bagi negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Baca Juga
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun, Rp100 triliun tiap tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan lain apabila dikelola dengan baik.
“Anda bisa bayangkan Rp100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan,” katanya.
Beras Oplosan Dijual Mahal
Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap, sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, hasil itu diperoleh usai pemerintah menguji sampel beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya di lima laboratorium yang berbeda.
“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).
Arief juga mengungkap, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kendati begitu, Kementan belum bisa merilis hasil uji laboratorium ke publik, lantaran akan dijadikan barang bukti dan telah diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Sebagai informasi, HET beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg).
Untuk Sumatera selain Sumsel dan Lampung, HET beras premium di Rp15.400 per kg. Lalu, untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras premium Rp14.900 per kg.
Selanjutnya, wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, HET beras premium Rp15.400 per kg. Terakhir, wilayah Maluku dan Papua HET beras premium Rp15.800 per kg.
Menurut Arief, praktik ini dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
Polri Periksa Pengusaha Beras
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan untuk pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 pihak baik itu dari distributor maupun produsen beras.
Pemeriksaan itu dilakukan untuk menguak informasi terkait dengan temuan soal beras oplosan maupun pengurangan takaran yang tidak sesuai dengan label pada kemasan.
“Baik, sampai dengan hari ini rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 25 distributor ataupun produsen. Kategori sementara mengoplos kemudian juga ada yang berat di bawah ketentuan tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan,” pungkasnya.
