Prabowo Janji Hapus Utang Rakyat Kecil Agar Tidak Terjerat Rentenir

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat kecil dengan menghapus utang-utang lama yang membuat masyarakat terjebak pinjaman dengan bunga besar.

Langkah ini, menurut Presiden Ke-8 RI itu, diambil secara terukur dan bertanggung jawab dalam kerangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin.

“Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi. Terpaksa pinjam dari rentenir. Dari pinjol. Rentenir yang gila, bunganya harian. Luar biasa,” ujarnya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Untuk menjawab persoalan itu, Kepala Neagra menekankan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan strategis menghapus beban-beban tersebut sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

“Kita hapus. Kita ambil tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko, tetapi dengan kerangka pengendalian APBN yang prudent.”

Prabowo menegaskan bahwa pengendalian defisit anggaran tetap menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga agar defisit berada di angka maksimal 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih ketat dari standar internasional.

“Pertama, kami disiplin dengan [anggaran] kami sendiri. Kami menjaga bahwa defisit kita tetap 2,5% dari GDP. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht tahun 90-an, mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%,” ucapnya

Dia menyindir negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia yang justru tidak konsisten menjalankan standar defisit 3% tersebut, sementara Indonesia tetap disiplin dan bahkan berada di bawah ambang batas itu.

“Kami karena ingin menjadi nice boy, kami ikut Maastricht Treaty. Untuk kita, kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal, saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%,” tuturnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen ekonomi pemerintahannya bersifat hati-hati namun progresif, memungkinkan penghematan besar-besaran yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

“Pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang bisa dan boleh, dan bangga kita lakukan: penghematan besar-besaran. Ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” pungkas Prabowo.