Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik bakal mendukung berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia mengeklaim ada pemerintah daerah yang sudah menyiapkan APBD senilai Rp700 miliar untuk mendukung berjalannya program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu.
Dadan, yang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, menyebut bahwa peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam tiga aspek untuk mendukung berjalannya program MBG.
"Pertama, menyiapkan infrastruktur. Kedua, meningkatkan atau membina rantai pasok, petani peternak nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi. Ketiga, bersama-sama Gizi untuk melakukan pendampingan terutama penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Pada sisi anggaran, Dadan menyebut pemerintah daerah tak melibatkan APBD dalam menyiapkan menu MBG setiap harinya untuk peserta didik. Dia menyebut anggaran untuk program sudah berasal dari kantong APBN, atau pemerintah pusat.
Adapun pemerintah daerah melalui APBD bisa mendukung untuk menyiapkan infrastruktur penunjang program, maupun rantai pasok hingga program-program pendampingan.
Baca Juga
"Tapi pada intinya kami sudah sampaikan kemarin untuk makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat, nanti pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan untuk tiga tersebut," kata akademisi dari IPB itu.
Saat mengikuti retret di Akmil Magelang, Dadan mengungkap bahwa sudah ada kepala daerah yang menyiapkan anggaram daerah untuk mendukung tiga hal dimaksud. Salah satu pemda yang sudah menyisihkan anggaran daerahnya yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk diketahui, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
"Contohnya Jawa Timur sudah menyiapkan Rp700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok dan juga nanti pendampingan-pendampingan," terang Dadan.
Dadan, yang dilantik menjadi Kepala BGN 2024 lalu, menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemda bukan hal yang wajib. Dia mengungkap bahwa pemerintah pusat pun tetap menyediakan anggaran untuk infrastruktur, rantai pasok hingga pendampingan program MBG di beberapa daerah terluar Indonesia.
"Bahkan untuk daerah-daerah terpencil, nanti infrastrukturnya dari Badan Gizi. Yanh daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget," tuturnya.
Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.
Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi.
Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah. Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak.
"September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis," ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.
