Bisnis.com, JAKARTA — Israel dan kelompok Hizbullah sepakat untuk melakukan gencatan senjata setelah kedua pihak menerima perjanjian yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Prancis. Gencatan senjata tersebut akan resmi dimulai pada Rabu (27/11/2024) waktu setempat.
Kesepakatan itu membuka jalan bagi diakhirinya konflik di perbatasan Israel-Lebanon yang telah menewaskan ribuan orang sejak dipicu oleh perang Gaza tahun lalu.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati. Biden menyampaikan pernyataan tersebut setelah kabinet keamanan Israel menyetujui kesepakatan ini dengan secara 10 berbanding 1.
"Pertempuran akan berakhir pada pukul 4 pagi waktu setempat [02.00 GMT]. Ini dirancang untuk menjadi penghentian permusuhan secara permanen. Apa yang tersisa dari Hizbullah dan organisasi teroris lainnya tidak akan dibiarkan mengancam keamanan Israel lagi," ujar Biden, dikutip dari Reuters pada Rabu (27/11/2024).
Dia melanjutkan, Israel akan secara bertahap menarik pasukannya selama 60 hari saat tentara Lebanon menguasai wilayah dekat perbatasannya dengan Israel untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak membangun kembali infrastrukturnya di sana.
"Warga sipil di kedua belah pihak akan segera dapat kembali dengan aman ke komunitas mereka," katanya.
Baca Juga
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik penandatanganan kesepakatan tersebut di platform media sosial X, dengan mengatakan bahwa hal itu adalah puncak dari upaya yang dilakukan selama berbulan-bulan dengan otoritas Israel dan Lebanon, dalam kerja sama erat dengan Amerika Serikat.
Mikati dari Lebanon mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik kesepakatan tersebut. Menteri Luar Negeri Abdallah Bou Habib sebelumnya mengatakan bahwa tentara Lebanon akan siap mengerahkan setidaknya 5.000 tentara di Lebanon selatan saat pasukan Israel mundur.
Netanyahu mengatakan dia siap untuk melaksanakan kesepakatan gencatan senjata dan akan menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran oleh Hizbullah.
Adapun, Netanyahu menghadapi beberapa pertentangan terhadap kesepakatan tersebut dari dalam pemerintahan koalisinya. Dia mengatakan, gencatan senjata ini akan memungkinkan Israel untuk fokus pada ancaman dari Iran.
Selain itu, kesepakatan ini juga memungkinkan pihaknya mengisi kembali persediaan senjata yang menipis dan memberi waktu istirahat kepada tentara, serta untuk mengisolasi Hamas, kelompok militan yang melakukan perlawanan atas pendudukan Israel ke Palestina.
"Kami akan menegakkan perjanjian dan menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran. Bersama-sama, kami akan terus maju hingga meraih kemenangan," kata Netanyahu.
Dia menuturkan, berkoordinasi dengan AS, pihaknya mempertahankan kebebasan bertindak militer sepenuhnya. Jika Hizbullah melanggar perjanjian atau mencoba mempersenjatai kembali, dia menyebut Israel akan menyerang dengan tegas.
Netanyahu mengatakan bahwa Hizbullah, yang bersekutu dengan kelompok militan Palestina Hamas, jauh lebih lemah daripada saat awal konflik.
"Kita telah membuatnya mundur beberapa dekade, melenyapkan... para pemimpin utamanya, menghancurkan sebagian besar roket dan misilnya, menetralisir ribuan pejuang, dan meluluhlantakkan infrastruktur teror selama bertahun-tahun di dekat perbatasan kita," katanya.
Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, menyambut baik kesepakatan gencatan senjata dalam sebuah pernyataan, memuji para pihak dalam perjanjian tersebut.
"Sekaranglah saatnya untuk mewujudkannya, melalui tindakan konkret, untuk mengonsolidasikan pencapaian hari ini," ujarnya.
Seorang pejabat senior AS, yang memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim, mengatakan AS dan Prancis akan bergabung dengan mekanisme bersama pasukan penjaga perdamaian UNIFIL yang akan bekerja sama dengan tentara Lebanon untuk mencegah potensi pelanggaran gencatan senjata. Pasukan tempur AS tidak akan dikerahkan, kata pejabat itu.
Gencatan senjata Lebanon terjadi setelah perubahan sikap di kedua belah pihak pada akhir Oktober, kata pejabat itu.
Biden, yang akan mengakhiri jabatannya pada Januari 2025, mengatakan pemerintahannya akan terus mendorong gencatan senjata yang sulit dicapai dan kesepakatan pembebasan sandera di Palestina, serta kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
