Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bawaslu Petakan 5 Daerah Paling Rawan di Pilkada 2024, IKN Termasuk

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan terdapat lima daerah dengan tingkat kerawananan tertinggi pada Pilkada serentak 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024)- BISNIS/Ni Luh Anggela
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024)- BISNIS/Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan terdapat lima daerah dengan tingkat kerawananan tertinggi pada Pilkada serentak 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan lima wilayah itu adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah.

Kelima wilayah itu merupakan provinsi dengan kerawanan tertinggi pada serangkaian Pilkada 2024 seperti tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. 

"Provinsi apa? Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Ini lima provinsi paling tinggi kerawanan di Pilkada," ujarnya di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia menjelaskan, alasan kelima wilayah ini menjadi rawan karena berbagai macam indikator. NTT misalnya memiliki 19 indikator kerawanan seperti berkaitan dengan pelanggaran etik, peristiwa intimidasi hingga rekomendasi yang tidak dilanjuti.

Selanjutnya, kata Bagja, Kalimantan Timur 18 indikator, salah satu yang menjadi indikator kerawanannya yakni berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sulawesi tengah muncul, NTT muncul, Jatim muncul, Sulsel muncul, kemudian Kaltim juga muncul, Kaltim juga ada kaitannya dengan ibu kota negara dan lain lain," tambahnya.

Berkaitan dengan itu, Bagja tidak menyatakan secara eksplisit soal peningkatan pengawasan dari pihaknya terkait lima daerah rawan tersebut.

Kendati demikian, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak TNI-Polri untuk melakukan mitigasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 di lima wilayah tersebut.

"Kalau di daerah rawan, maka kita akan mengkoordinasi dengan stakeholder yang terkait, misalnya dengan teman-teman pemerintahan daerah, ataupun dengan teman-teman kepolisian, dan aparat keamanan yang lain, aparat TNI misalnya, untuk memastikan agar ada mitigasi jika ada keamanan yang terganggu," pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper