.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.
PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.
Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Ia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.
"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.
Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.
Baca Juga
Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun.
Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu. Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.
Sekadar informasi, PBNU telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU terus bekerja, setelah pada Rabu (31/7) Pansus PKB mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, kini giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.
Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB. Namun Hasanuddin memutuskan tidak datang.
Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.
Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.
Lapor ke Bareskrim
Sementara itu, PKB melaporkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).
Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.
"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.
Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.
Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.
“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.
Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan PBNU. "Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.
