Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah poin-poin penting PP Kesehatan selain larangan jual rokok secara eceran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Salah satu isi dari PP tersebut melarang penjualan produk tembakau alias rokok secara eceran.
Akan tetapi selain larangan menjual rokok secara eceran, ada beberapa poin penting lainnya du PP Kesehatan tersebut yang perlu diketahui.
Berikut adalah poin-poin penting di PP Kesehatan terbaru selain larangan jual rokok eceran:
Menkes Budi menjabarkan ketentuan teknis yang diatur dalam 1.072 pasal, meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.
Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi 22 aspek layanan, yakni kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, kesehatan gizi, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular, dan penanggulangan penyakit tidak menular.
Baca Juga
Aspek lain meliputi upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT, pengamanan zat adiktif, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, serta pelayanan kesehatan tradisional.
Aspek teknis pelayanan kesehatan mulai dari standar pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan, termasuk pelayanan kesehatan di DTPK serta daerah bermasalah kesehatan dan daerah tidak diminati, serta telekesehatan dan telemedisin.
Untuk pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu, registrasi dan perizinan, Konsil Kesehatan Indonesia, kolegium, dan majelis disiplin profesi, hak dan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien, penyelenggaraan praktik, dan sanksi administratif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Selain itu, PP Kesehatan juga memuat aturan teknis untuk tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
Menkes melanjutkan, ketentuan teknis fasilitas pelayanan kesehatan meliputi jenis dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal, pengembangan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan puskesmas, penyelenggaraan rumah sakit, dan rumah sakit pendidikan.
Aturan turunan ini juga memuat ketentuan teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah; pendanaan kesehatan; partisipasi masyarakat; dan pembinaan dan pengawasan.
Pengesahan Peraturan pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan. Langkah ini dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri dan inklusif. Dengan penerbitan PP ini, ada 26 (dua puluh enam) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Presiden yang tidak lagi berlaku.
Berikut isi PP Kesehatan ini:
1. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa dan lansia
2. Kesehatan penyandang disabilitas
3. Kesehatan reproduksi
4. Keluarga berencana
5. Gizi
6. Kesehatan gigi dan mulut
7. Kesehatan penglihatan dan pendengaran
8. Kesehatan jiwa
9. Penaggulangan penyakit menular dan tidak menular
10. Kesehatan keluarga
11. Kesehatan sekolah
12. Kesehatan kerja
13. Kesehatan olahraga
14. Kesehatan lingkungan
15. Kesehatan matra
16. Kesehatan bencana
17. Pelayanan darah
18. Transpalansi organ dan atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel, sel punca, serta bedah plastik
19. Pengamanan dan pengguaan Sediaan Farmasi, Alkes dan PKRT
20. Pengamanan makanan dan minuman
21. Pengamanan zat adiktif
22. Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
23. Pelayanan kesehatan tradisional, dan
24. Upaya kesehatan lainnya
