Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih sembilan orang panitia seleksi (pansel) calon pimpinan maupun dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sembilan orang tersebut telah dipilih berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang sudah ditandatangani Jokowi. Pansel akan dipimpin oleh ketua merangkap anggota Muhammad Yusuf Ateh, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut pemilihan Yusuf Ateh sebagai ketua pansel diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Dewas KPK.
"Di situ disebutkan, ketuanya dari unsur pemerintah pusat. Total anggota panselnya ada sembilan. Lima dari pemerintah pusat dan empat dari masyarakat," jelas mantan rektor UGM itu di Kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan bahwa pemilihan anggota pansel merupakan hak prerogatif presiden, sehingga dia enggan menanggapi siapa saja pilihan Jokowi.
Namun, dia berharap agar pansel nantinya bisa memilih calon pimpinan KPK yang berintegritas.
Baca Juga
"Harapannya tentu agar dapat terpilih Pimpinan KPK yang punya integritas kepribadian yang baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenang penegakan hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi," ujar Johanis melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (30/5/2024).
Berikut profil singkat sembilan pansel calon pimpinan dan dewas KPK:
-
Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP) - Ketua merangkap anggota
Yusuf kini menjabat sebagai Kepala BPKP. Posisi itu dijabatnya sejak 5 Februari 2020. Pria kelahiran 9 Agustus 1964 itu pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) hingga Universitas Indonesia (UI).
Lembaga yang dipimpin olehnya itu bertugas mengaudit sejumlah proyek pemerintah seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) hingga yang turut diperkarakan penegak hukum seperti proyek menara pemancar atau BTS 4G, maupun kasus dugaan korupsi di PT Timah (Persero) Tbk.
Sebelum memimpin BPKP, pria yang akrab disapa "Pak Ateh" itu pernah malang melintang di sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Perum Peruri.
-
Arief Satria (Rektor IPB) - Wakil Ketua merangkap anggota
Arief sudah memimpin IPB atau IPB University untuk kedua kalinya. Dia dilantik untuk periode kedua kepemimpinannya yakni 2023-2028. Dia juga merupakan Guru Besar di institusi pendidikan tersebut sejak 2019.
Arief merupakan akademisi kelahiran 17 September 1971. Gelar pendidikannya diraih di IPB untuk sarjana dan magister, serta gelar doktor dari Universitas Kagoshima.
Pria yang sudah tiga kali menjadi panelis debat calon presiden dan wakil presiden itu pernah menduduki sejumlah jabatan di lembaga yang berbeda. Misalnya, Ketua Forum Rektor Indonesia sejak 2020, Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN Holding, serta penasihat hingga tim ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
-
Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK) - Anggota
Dilansir dari situs resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan sudah bekerja di lembaga intelijen keuangan itu sejak 2003. Presiden Jokowi lalu mengangkatnya sebagai Kepala PPATK pada 2021.
Pria lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Jember itu lalu melanjutkan studi hukumnya di Washington College of Law, Amerika Serikat dan Universitas Gadjah Mada. Pada periode kepemimpinannya di PPATK, Indonesia berhasil meraih keanggotaan Financial Action Task Force (FATF).
-
Nawal Nely (Kementerian BUMN) - Anggota
Perempuan kelahiran 12 Mei 1973 itu adalah Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sejak 2020. Nawal meraih gelar sarjana dari UGM dan Master of Business Administration dari INSEAD, Fontainebleau.
Sebelum berlabuh di Kementerian BUMN, Nawal pernah mengarungi karier pada bidang keuangan di Ernst & Young mulai dari 2002 hingga 2020.
