Bisnis.com, JAKARTA – Korea Utara mengutuk kesepakatan bersama Korea Selatan, Jepang, dan China yang berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea dalam KTT di Seoul, Senin (27/5/2024).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut deklarasi bersama soal denuklirisasi dalam KTT tersebut tersebut sebagai provokasi politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan.
"Membahas denuklirisasi semenanjung Korea hari ini merupakan provokasi politik yang serius dan pelanggaran kedaulatan yang sepenuhnya menyangkal kedaulatan dan konstitusi DPRK,” ungkap Juru Bicara tersebut seperti dikutip Reuters.
China, Jepang, dan Korea Selatan berusaha untuk bekerja sama dalam hal keamanan pada KTT tiga negara pertama mereka sejak tahun 2019 di Seoul.
“Ketiga negara menegaskan kembali posisi mereka tentang perdamaian dan stabilitas regional, denuklirisasi Semenanjung Korea," demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah KTT tersebut.
Perdana Menteri Cina Li Qiang tidak mengkritik Korea Utara, namun meminta semua pihak untuk mengurangi ketegangan.
Baca Juga
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendesak Pyongyang untuk membatalkan rencananya meluncurkan satelit mata-mata kedua ke orbit.
Sebelumnya, Korea Utara telah memberikan pemberitahuan bahwa mereka berencana untuk meluncurkan roket antara tanggal 27 Mei – 4 Juni untuk meluncurkan satelit ke orbit.
Pemberitahuan tersebut memicu peringatan cepat dari Jepang dan Korea Selatan agar Korea Utara tidak melanjutkan peluncuran tersebut. Kedua negara juga menyebut rencana itu sebagai langkah ilegal.
Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara telah mengeluarkan pemberitahuan peluncuran satelit pengintai militer. Jika berhasil, itu akan menjadi satelit mata-mata kedua Pyongyang yang mengorbit.
Para pejabat dari AS, Jepang, dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan telepon untuk menanggapi pemberitahuan tersebut dan sepakat bahwa peluncuran satelit Korea Utara yang menggunakan teknologi rudal balistik akan melanggar resolusi PBB, demikian ungkap Kementerian Luar Negeri Jepang.
Para pejabat sepakat untuk menuntut agar Korea Utara membatalkan rencana peluncuran tersebut, kata kementerian itu dalam sebuah email.
Korea Selatan mengatakan secara terpisah bahwa apa yang disebut sebagai peluncuran satelit pengintai militer akan menjadi tindakan provokatif dan ancaman serius bagi keamanan regional.
"Militer kami akan mengambil langkah-langkah yang menunjukkan kemampuan dan kemauan kami yang kuat," kata juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Lee Sung-jun dalam sebuah konferensi pers.
