Bisnis.com, JAKARTA - People Water Foruma atau PWF yang merupakan wadah bagi masyarakat sipil membahas keadilan hak air di tengah perhelatan World Water Forum 2024 di Bali, dibubarkan paksa Organisasi Masyarakat atau Ormas tertentu.
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), LBH Bali dan kelompok masyarakat sipil lainnya mendesak agar oknum aparat dan Ormas menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap forum PWF 2024.
Untuk diketahui, PWF atau 'People Water Forum 2024' di Bali merupakan gerakan keadilan air global untuk memperjuangkan hak asasi manusia atas air di Asia Tenggara. Selain itu, gerakan ini juga melawan privatisasi dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.
Koordinator Nasional Kruha Reza Sahib menyampaikan PWF 2024 yang diselenggarakan di Bali mengalami intimidasi dan pembubaran oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) pada Senin (20/5/2024).
Massa PGN, kata Reza beberapa kali mendatangi agenda PWF dan meminta untuk dihentikan. Bahkan, beberapa panitia diduga mendapatkan teror dari oknum aparat untuk menghentikan pelaksanaan PWF 2024.
"Tercatat bahwa kelompok ini [PGN] melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum," ujar Reza dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).
Baca Juga
Dia menambahkan, pembubaran forum PWF 2024 dilakukan tanpa dasar yang jelas. Pasalnya, PGN membubarkan pelaksanaan forum itu lantaran dianggap melanggar himbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali.
Lebih lanjut, menurutnya, seharusnya imbauan tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan mengikat. Sebaliknya, himbauan yang memaksa itu justru melanggar ketentuan konstitusi terkait kebebasan berpendapat.
"Fenomena ini makin membuktikan tidak adanya komitmen Negara untuk memajukan dan menghormati kebebasan berekspresi bagi rakyatnya, dengan dalih mengamankan investasi dari pemodal, segala cara dilakukan agar tidak ada 'gangguan' yang tercipta dari luar," imbuhnya.
Dengan demikian, KRuHA, LBH, gerakan peduli Bali, forum pro-demokrasi Bali mendesak agar pemerintah untuk menyetop intimidasi panitia PWF 2024. Intimidasi itu dilakukan baik oleh aparat maupun Ormas.
Lebih jauh, Reza mengatakan agar pemerintah bisa menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk melakukan kritik tanpa ada tekanan.
