WASPADA BOM DEMOGRAFI
Pengamat pendidikan Jejen Musfah mengatakan bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan menyebabkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) semakin sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu.
Dia menjelaskan bahwa mahasiswa tidak mampu kini tidak bisa kuliah di PTN, karena di samping biaya kuliah, mahasiswa juga butuh biaya untuk hidup.
"Dalam jangka panjang kualitas SDM bangsa ini akan rendah sehingga bonus demografi menjadi bom demografi, dan Indonesia Emas menjadi Indonesia Cemas," ucapnya, saat ditanyai Bisnis pada Senin (20/5/2024).
Jika UKT naik, kata Jejen, maka biaya kuliah di PTN tidak akan berbeda dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni sama mahalnya.
"Kenaikan UKT yang signifikan akan menyebabkan PTN sulit diakses oleh masyarakat yang tidak mampu bahkan oleh anak-anak ASN. PTN tidak berbeda dengan swasta karena sama-sama mahal, bahkan PTN bisa lebih mahal," katanya.
Lalu, dia menegaskan bahwa pemerintah kini perlu mencabut dan merevisi Permendikbudristek No. 2/2024. Revisi itu dinilai harus mengembalikan UKT seperti semula.
Baca Juga
"Pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbudristek No. 2/2024. UKT dikembalikan seperti semula dan peran pemerintah harus lebih besar dalam mendanai PTN karena tugas Negara adalah mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga perlu menurunkan biaya pangkal PTN atau bahkan menghapuskan karena memberatkan warga miskin.
Selanjutnya, dia juga menegaskan bahwa DPR harus terus mengawal langkah pemerintah, sehingga penurunan UKT dan revisi Permendikbudristek No. 2/2024 benar-benar terwujud.
"DPR harus memperjuangkan anak-anak tidak mampu agar bisa kuliah di PTN sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik," tambahnya.
Seperti diketahui, beberapa perguruan tinggi di Indonesia mengalami kenaikan UKT secara signifikan. Para mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan protes, dan menentang hal tersebut.
Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji sangat menyayangkan tanggapan Kemendikbud-Ristek, yang menyatakan bahwa kenaikan UKT disebabkan karena perguruan tinggi bukanlah pendidikan wajib belajar.
Menurutnya, respons tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbud-Ristek seolah lepas tangan dari ketidakmampuannya mengelola sistem pendidikan di Tanah Air.
“Berulang kali saya mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi walaupun pendidikan tinggi bukan bagian dari wajib belajar, tetapi tidak tepat jika pemerintah punya pemikiran untuk berdagang layanan pendidikan dengan rakyatnya sendiri. Harus kita evaluasi anggaran Rp665 triliun setiap tahun itu hasilnya apa," katanya, saat ditanyai Bisnis, Senin (20/5/2024).
Menurutnya, ada dua masalah utama biaya kuliah di Indonesia mahal. Yang pertama, mindset pembuat kebijakan mengelola pendidikan dengan mekanisme pasar, alias neoliberalisme.
"Amerika yang negara kapitalis saja tidak mengelola pendidikan dengan mekanisme pasar, negara benar-benar hadir untuk memastikan warga negaranya mendapatkan akses pendidikan seluas mungkin untuk dapat membangun bangsa," ujarnya.
Lalu, yang kedua, dia menjelaskan sama seperti tertera dalam pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yakni, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Dia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat riset. Ini yang membuat biaya kuliah di negara lain menjadi terjangkau, karena 70% anggaran perguruan tinggi asalnya dari dana riset, yang 30% baru dari mahasiswa.
"Di Jerman bahkan bisa biaya kuliah gratis. Disini justru dengan dorongan menjadikan PTN berstatus PTNBH [PTN Badan Hukum], mereka semua diharapkan berbisnis dan cari profit setinggi-tingginya sehingga subsidi pemerintah berkurang. Ini yang saya sebut Neoliberalisme Pendidikan," tegasnya.
Dia mengatakan bahwa sekarang ini kuliah mahal dan bahkan UKT naik ini semakin tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah.
"Sedih juga punya pejabat yang tidak sadar kalau kebijakannya itu melanggar HAM, karena di artikel 26 deklarasi Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa pendidikan tinggi harus terbuka aksesnya berdasarkan meritokrasi, artinya berdasarkan prestasi, kinerja, dan bukan karena uang,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan fakta bahwa pendapatan perkapita masyarakat Indonesia itu hanya Rp75 juta per tahun, akan sangat kesulitan untuk membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal yang diatas Rp75 juta belum lagi ditambah UKT yang di atas Rp20 juta per semester.
"Pemerintah boleh berdalih bahwa ada KIP Kuliah untuk masyarakat miskin, yang jadi masalah adalah masyarakat berpenghasilan menengah yang tidak mungkin bisa membayar biaya kuliah anak-anaknya," ucapnya.
Kemudian, dia mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menata ulang sistem pendidikan nasional yang faktanya jauh dari amanat UUD 1945.
Dia mengatakan bahwa Indonesia akan segera mendapatkan pimpinan nasional baru dan juga para wakil rakyat yang baru. Menurutnya, berbagai pihak perlu mendorong agar segera dilakukan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional yang diawali dengan penyusunan Cetak Biru Pendidikan Indonesia.
