Bisnis.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI menyoroti mahalnya biaya pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi yang masih terjadi di beberapa universitas di Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan kedokteran.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan dalam rapat kerja dengan memberikan contoh yang terjadi di lapangan, bahwa masih adanya biaya untuk masuk kuliah jurusan kedokteran yang setara dengan pembelian satu unit mobil Alphard.
"Sayangnya, angka kemahalan ini masih luar biasa. Mungkin Pak Dirjen Kemdagri juga paham bahwa untuk masuk kedokteran, Pak, saya sudah dapat ini banyak data ini, Masya Allah, itu biaya institusinya bisa beli Alphard satu, Pak," katanya, di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pembiayaan Pendidikan di Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek, Kemendagri RI, Kemenkeu, dan Bappenas RI, pada Rabu (19/6/2024).
Dia mengatakan bahwa untuk perguruan tinggi negeri, walaupun sempat ada peraturan baru untuk membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), ternyata masih banyak UKT yang harganya luar biasa sekali.
"Padahal, seingat saya, Presiden Pak Jokowi dalam periode terakhir kemarin mengatakan ini eranya peningkatan kita akan fokus pada sumber daya manusia," ujarnya.
Adapun dia mengatakan bahwa biaya yang tinggi tersebut hanya untuk membayar biaya gedung, belum UKT-nya, dan mungkin bisa ratusan juta.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa semestinya pemerintah mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk menghadapi industri 5.0. Menurutnya, hal itu merupakan tanggung jawab semua pihak.
"Nah, fokus pada sumber daya manusia ini berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk kepada industri 5.0, yang mana penggunaan pemikiran yang kognitif dan kritis dan lain-lain," tambah Dede.
Seperti diketahui, Mendikbudristek RI Nadiem Makarim mengatakan bahwa kenaikan UKT di perguruan tinggi batal naik pada tahun ini.
“Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN,” katanya, di Istana Kepresidenan, pada Senin (27/5/2025).
Nadiem mengaku bahwa Kementeriannya telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai adanya peningkatan UKT yang terjadi di PTN.
“Memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga membuat saya pun cukup mencemaskan,” ucapnya.
