Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pendidikan Jejen Musfah mengatakan bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan menyebabkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) semakin sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu.
Dia menjelaskan bahwa mahasiswa tidak mampu kini tidak bisa kuliah di PTN, karena di samping biaya kuliah, mahasiswa juga butuh biaya untuk hidup.
"Dalam jangka panjang kualitas SDM bangsa ini akan rendah sehingga bonus demografi menjadi bom demografi, dan Indonesia Emas menjadi Indonesia Cemas," ucapnya, saat ditanyai Bisnis pada Senin (20/5/2024).
Jika UKT naik, kata Jejen, maka biaya kuliah di PTN tidak akan berbeda dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni sama mahalnya.
"Kenaikan UKT yang signifikan akan menyebabkan PTN sulit diakses oleh masyarakat yang tidak mampu bahkan oleh anak-anak ASN. PTN tidak berbeda dengan swasta karena sama-sama mahal, bahkan PTN bisa lebih mahal," katanya.
Lalu, dia menegaskan bahwa pemerintah kini perlu mencabut dan merevisi Permendikbudristek No. 2/2024. Revisi itu dinilai harus mengembalikan UKT seperti semula.
Baca Juga
"Pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbudristek No. 2/2024. UKT dikembalikan seperti semula dan peran pemerintah harus lebih besar dalam mendanai PTN karena tugas Negara adalah mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga perlu menurunkan biaya pangkal PTN atau bahkan menghapuskan karena memberatkan warga miskin.
Selanjutnya, dia juga menegaskan bahwa DPR harus terus mengawal langkah pemerintah, sehingga penurunan UKT dan revisi Permendikbudristek No. 2/2024 benar-benar terwujud.
"DPR harus memperjuangkan anak-anak tidak mampu agar bisa kuliah di PTN sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik," tambahnya.
Seperti diketahui, beberapa perguruan tinggi di Indonesia mengalami kenaikan UKT secara signifikan. Para mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan protes, dan menentang hal tersebut.
