Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons JK Soal Wacana Dewan Pertimbangan Agung Dihidupkan Lagi

Jusuf Kalla menilai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak perlu untuk dihidupkan lagi.
Respons JK Soal Wacana Dewan Pertimbangan Agung Dihidupkan Lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK di kediamannya JK di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2024).
Respons JK Soal Wacana Dewan Pertimbangan Agung Dihidupkan Lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK di kediamannya JK di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak perlu untuk dihidupkan lagi.

Untuk diketahui, wacana penghidupan kembali DPA atau informalnya Presidential Club disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Dilansir Antara, pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 itu bisa diadakan lagi melalui amandemen kelima.

Menanggapi hal tersebut, JK menilai DPA tidak diperlukan lagi lantaran sudah adanya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

"Kan ada Wantimpres pengganti Dewan Pertimbangan Agung, masak ada dua?" ujarnya setelah menghadiri sidang kasus korupsi gas alam cair atau LNG PT Pertamina (Persero) sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024). 

Saat ditanya kembali perihal kebutuhan penghidupan kembali DPA, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menilai Wantimpres sudah cukup untuk menjalankan fungsi yang ada saat ini. 

"Memang begitu [tidak perlu ada DPA lagi]," lanjutnya. 

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pihaknya mewacanakan penggabungan hingga pembubaran lembaga negara pada masa pemerintahan presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. 

Menurutnya, Prabowo ingin pemerintahannya berjalan efisien sehingga penyesuaian lembaga negara akan dilakukan sesuai kebutuhan. Dia mencontohkan salah satunya yakni Wantimpres.

"Ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat, tapi ada beberapa kelembagaan yang sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi [dibubarkan]," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2024). 

Beberapa waktu lalu, Prabowo diketahui menyatakan keinginan untuk membuat Presidential Club yang anggotanya berisi para mantan presiden sebelum Prabowo. 

Prabowo ingin para mantan presiden memberikan masukan kepadanya. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan Prabowo mempunyai ide membentuk 'Presidential Club' sejak satu dasawarsa lalu.

"Ini serius sekali, gagasan tersebut sudah disampaikan Pak Prabowo, sering didiskusikan dengan kami, terutama kader-kader Partai Gerindra sejak bertahun-tahun lalu. Saya ingat betul mungkin sekitar tahun 2014 Pak Prabowo itu pernah sampaikan ide tersebut," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper