Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengkritisi wacana penambahan jatah kursi setingkat menteri. Ia menyebut bahwa wacana itu hanya akan menjadi sumber baru korupsi.
Adapun kritik itu Mahfud sampaikan dalam seminar Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada Rabu (8/5/2024).
Dia bingung karena jumlah menteri selalu bertambah setiap selesai pemilu. Menurutnya, itu terjadi karena terlalu banyak yang dijanjikan kepada sesama elite selama pemilu.
"Menteri dulu kan 26, jadi 34, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi, karena kolusinya semakin meluas, rusak nih negara," ungkap Mahfud seperti yang disiarkan kanal YouTube Fakultas Hukum UII, Rabu (8/5/2024).
Eks ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, seharusnya jumlah menteri selalu minim seperti negara demokrasi yang mapan. Mahfud mencontohkan, Amerika Serikat hanya punya 14 menteri--yang diperbanyak merupakan dirjen di bawah menteri.
Bahkan, pada 2019, dirinya bersama para pengajar hukum tata negara sudah sempat mengusulkan agar jabatan menteri koordinator dihapus karena dirasa tidak berguna.
Baca Juga
"Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan itu, semangatnya membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu semakin sumber korupsi. Itu semua anggaran itu," tutup Mahfud.
Sebagai informasi, belakangan mencuat isu yang menyebutkan kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto akan memiliki 40 kementerian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak menampik maupun mengonfirmasikan kabar tersebut.
Habiburokhman bahkan mengungkit sejumlah problem dalam pembentukan kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dirasa terlalu sedikit. Dia menjelaskan, di DPR sering muncul kritik bahwa banyak kementerian di kabinet Jokowi yang seakan dipaksakan untuk bergabung menjadi satu.
"Saya lima tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk match [disatukan]," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
