Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Israel Kini Justru Mengecam Sekutunya, Amerika Serikat

Benjamin Netanyahu mengecam rencana Amerika Serikat (AS) yang akan memberikan sanksi kepada Batalyon Netzah Yehuda IDF atas pelanggaran HAM di Tepi Barat.
Israel Justru Kecam Sekutunya, Amerika Serikat. Presiden AS Joe Biden (kiri) bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) untuk membahas konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, Rabu, 18 Oktober 2023./Reuters
Israel Justru Kecam Sekutunya, Amerika Serikat. Presiden AS Joe Biden (kiri) bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) untuk membahas konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, Rabu, 18 Oktober 2023./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam rencana Amerika Serikat (AS) yang dilaporkan akan memberikan sanksi kepada Batalyon Netzah Yehuda IDF atas pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat.

“Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teroris, niat untuk memberikan sanksi kepada unit di IDF adalah hal yang sangat absurd dan rendahnya moral,” tulis Netanyahu di X, mengacu pada Pasukan Pertahanan Israel (IDF), seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (22/4/2024).

Axios melaporkan, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Amerika Serikat diperkirakan segera mengumumkan tindakan hukuman tersebut dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah pertama kalinya AS memberikan sanksi terhadap unit tentara Israel.

Adapun, Kedutaan Besar AS di Israel menolak berkomentar.

Memasukkan Batalyon Netzah Yehuda ke dalam daftar hitam akan melarang mereka menerima peralatan atau pelatihan militer AS.

Mereka dituduh menganiaya warga Palestina, termasuk dalam insiden pada Januari 2022 ketika seorang pria lanjut usia asal Amerika-Palestina, Omar Assad, ditemukan tewas setelah ditahan oleh anggota unit tersebut di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Jumat mengatakan dia akan mengungkapkan, dalam beberapa hari ke depan tekadnya mengenai apakah unit militer atau polisi Israel tertentu dapat dikenakan sanksi berdasarkan Hukum Leahy. Hukum tersebut melarang bantuan militer untuk keamanan negara lain lantaran adanya tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Netanyahu telah berulang kali berbeda pandangan dengan pemerintahan Presiden Joe Biden mengenai tekanan untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil dan berupaya mencapai gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Di sisi lainn, Netanyahu juga memuji Dewan Perwakilan Rakyat AS yang meloloskan rancangan undang-undang bantuan sebesar US$26 miliar untuk Israel pada Sabtu (20/4/2024) yang mencakup dukungan untuk pertahanan rudal dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Hamas yang didukung Iran, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa, membunuh 1.200 orang dan menculik 250 lainnya dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober. Lebih dari 100 orang masih ditawan di jalur pantai tersebut.

Otoritas kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 34.000 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak Israel memulai serangan dahsyat yang bertujuan memusnahkan kelompok militan tersebut. Organisasi-organisasi internasional memperingatkan risiko kelaparan di sebagian besar wilayah yang berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa karena kurangnya bantuan, namun hal ini dibantah oleh Israel.

AS mengkritik rencana Israel untuk menyerang kota Rafah di Gaza selatan, satu-satunya tempat berlindung yang aman di wilayah tersebut, dimana lebih dari satu juta pengungsi berkumpul. Negosiasi mengenai kesepakatan untuk membebaskan para sandera menemui jalan buntu karena Hamas menolak tawaran Israel untuk menghentikan sementara pertempuran.

“Dalam beberapa hari mendatang, kami akan meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Hamas, karena ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan sandera kami dan meraih kemenangan,” kata Netanyahu dalam pidato video menjelang liburan Paskah.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper