Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dengan pagu sebesar Rp476 triliun pada saat memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).
Dia menyebutkan anggaran dengan pagu tersebut sudah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan untuk anggaran pada 2024, telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024, yaitu dengan pagu sebesar Rp496,8 triliun. Dapat disimpulkan terjadi kenaikan pagu yang ditetapkan pada tahun 2024.
“Besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian dan sejak tahun 2020 besaran perlindungan sosial berada di atas angka Rp440 triliun, anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun 2024,” ujar Menko Airlangga saat memberikan keterangan di Sidang MK, Jumat (5/4/2024).
Menko Airlangga menyebutkan kenaikan anggaran perlinsos pada tahun 2024 disebabkan karena adanya kenaikan pada anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah.
Pada 2023, realisasi harga Indonesia Crude Price sebesar US$78,43 per barel dan asumsi harga ICP Indonesia pada 2024 sebesar US$82 per barel.
Selain itu, dia juga menambahkan terjadi kenaikan rata-rata nilai tukar Rupiah di tahun 2024, awalnya Rp15.230 kini menjadi Rp15.664.
Baca Juga
Menko Airlangga menyampaikan kenaikan harga dan nilai tukar Rupiah berakibat secara langsung sehingga terjadi kenaikan subsidi energi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, seperti realisasi volume subsidi BBM pada tahun 2023 sebesar 16,5 juta kilo liter menjadi 19,5 juta kilo liter pada 2024.
Menko Airlangga juga menyampaikan anggaran perlinsos yang paling besar adalah subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk PSO, kredit program dengan share sebesar 58,3% pada tahun 2024.
“Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk PSO, kredit program dengan share 58,3% pada tahun 2024,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan dampak El Nino menjadi penyebab terganggunya produksi pangan beras di Indonesia sehingga tidak bisa melakukan penanaman dan kemunduran jadwal.
Dia juga menyampaikan adanya dampak El Nino di beberapa negara sehingga pemerintah mengambil tindakan seperti memberikan bantuan sosial, salah satunya adalah pemerintah Singapura untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan memberikan US$800 per orang dengan anggaran sebesar Rp13 triliun dan dilakukan pada bulan September 2023.
Menko Airlangga menyebutkan bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia sebanyak 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk lebih rendah dari penduduk Malaysia mencapai 25,6%, Singapura 41,7%, India 55,6%, dan Amerika 12,1%.
“Nah, bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7% dan India 55,6%, dan Amerika 12,1%,” ujar Airlangga. (Ahmadi Yahya)
