Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara tegas membantah kebijakan blokir anggaran atau automatic adjustment diperuntukkan untuk membiaya penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan, tidak,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Kebijakan pemblokiran anggaran secara otomatis tersebut pada dasarnya telah ada sejak 2022 atau telah berjalan selama empat tahun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan ketentuan tersebut pada masing-masing tahun juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU) APBN. Di mana pada UU No. 6/2021 tentang APBN 2022 dalam Pasal 28 ayat 1 huruf e menjelaskan kebijakan automatic adjustment.
Sementara APBN 2023 yang ditetapkan melalui UU No. 28/2022, kebijakan ini juga tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 huruf e. Begitu pula dalam APBN 2024 sebagaimana tercantum dalam UU No. 19/2023 pasal 28 ayat 1 huruf e.
Adapun untuk anggaran bansos berasal dari pos belanja perlindungan sosial (Perlinsos) yang memang telah tercantum di APBN, baik yang terbagi di badan bagian anggaran kementerian masing-masing, dari Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, Kemensos, dan yang lainnya maupun di badan bagian anggaran bendahara negara, itu seperti subsidi.
Baca Juga
Selain itu juga tersalurkan melalui transfer dana keuangan ke daerah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
“Jadi, bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment,” tuturnya.
Lebih lanjut dalam penjelasannya kepada MK, Sri Mulyani menyampaikan kebijakan blokir anggaran selalu dilakukan mulai dari awal tahun.
“Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena sudah mulai hawa Pemilu, tetapi sebetulnya dari 2022 kami selalu melakukan automatic adjustment,” tuturnya.
Sebelumnya, Hakim Enny Nurbaningsih yang mempertanyakan terkait kebijakan automatic adjustment pada awal tahun ini.
“Apakah di awal tahun itu juga bisa dilakukan automatic adjustment? Dalil pemohon ada itu, betul enggak sih itu? Ada automatic adjustment berkaitan hal tersebut. Apakah benar ada penahanan anggaran untuk realisasi bansos di awal tahun?” ujarnya.
