Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menjadi oposisi tunggal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Partai Demokrat bergabung kedalam pemerintahan.
Bergabungnya Demokrat ditandai dengan dilantiknya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN).
Juru bicara (Jubir) PKS, Ahmad Mabruri tidak mempermasalahkan posisi PKS sebagai oposisi tunggal ini, karena setiap posisi sama terhormatnya.
“Buat kami di PKS selama untuk kebaikan bangsa dan negara itu sah saja. Baik itu di oposisi maupun di koalisi sama terhormatnya,” kata Mabruri saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).
Mabruri menyampaikan, meski PKS saat ini berstatus sebagai oposisi tunggal. Namun, dirinya meyakini bahwa PKS tidak pernah merasa sendiri karena masih banyaknya masyarakat yang percaya dengan PKS.
Mabruri pun menyebut bahwa aspirasi masyarakat adalah energi yang tidak ada habisnya untuk kerja politik pihaknya. Lebih lanjut, Mabruri menegaskan bahwa PKS akan terus berada diluar pemerintahan Jokowi sampai masa jabatannya selesai.
Baca Juga
“Kita tuntaskan [jadi oposisi] sampai akhir masa jabatan pak Jokowi,” ujarnya.
Sekadar informasi, Jokowi berhasil menggandeng Partai Demokrat menjadi bagian dari koalisi mereka setelah melantik AHY menjadi Menteri ATR/BPN.
Tak hanya AHY, Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Adapun, reshuffle kabinet dilakukan salah satunya usai jabatan Menko Polhukam ditinggalkan Mahfud MD yang mengundurkan diri awal Februari 2024, untuk berfokus kampanye sebagai calon wakil presiden 2024.
Kini, dengan Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi, maka komposisi partai politik pemerintah meliputi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN dan PPP. Hanya PKS yang kini menjadi oposisi.
