Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKS Beri Pesan Urgen ke AHY Usai Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN

Presiden Jokowi resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dalam reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu (21/2/2024).
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com/Samdysara Saragih
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN).

Mardani menyampaikan pesan kepada AHY untuk membereskan masalah utama negeri ini, yaitu masalah tanah.

“Welcome to the jungle Mas AHY. Kita bereskan urusan paling utama di negeri ini, masalah tanah,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Mardani mengatakan bahwa permasalahan tanah bukan hanya ihwal target pemetaan 126 juta bidang yang harus terdaftar atau teregistrasi.

Namun, permasalahannya adalah menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan membereskan organisasi internal ATR/BPN dalam kurun waktu yang singkat ini.

“Karena waktunya pendek jadi tantangan Mas AHY berprestasi dalam 100 hari,” ujarnya.

Adapun, Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahnjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu (21/2/2024).

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Jokowi saat membaca sumpah jabatan menteri yang diikuti oleh para pejabat terlantik. 

Adapun reshuffle kabinet dilakukan salah satunya usai jabatan Menko Polhukam ditinggalkan Mahfud MD yang mengundurkan diri awal Februari 2024, untuk berfokus kampanye sebagai calon wakil presiden 2024. 

Kini, dengan Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi, maka komposisi partai politik pemerintah meliputi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN dan PPP. Hanya PKS yang kini menjadi oposisi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lukman Nur Hakim
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper