Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo menimbulkan banyak pertanyaan mengenai nasib koalisi seusai Pilpres 2024.
Diketahui, keduanya bertemu secara tertutup di Istana Kepresidenan pada Minggu (18/2/2024). Adapun pembicaraan yang dilakukan yakni salah satunya membahas mengenai nasib Pemilu.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pertemuan Jokowi dan Surya Paloh membahas sejumlah hal.
Salah satunya adalah dinamika politik dan pemilu yang terjadi pada waktu dekat ini.
“Silaturahim (Jokowi-Paloh) membicarakan agenda agenda kebangsaan, (upaya) menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana dikutip dari Antara, Senin (19/2).
Sayangnya pertemuan ini disebut tidak dibarengi dengan konfirmasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menjadi partai koalisi Anies-Muhaimin.
Baca Juga
"Tidak ada koordinasi terkait pertemuan ketum-ketum partai yang di koalisi AMIN apapun, tidak ada. Kami enggak berani mengira-ngira, itu haknya Partai NasDem. Ya nggak mesti bilang juga kan, itu haknya masing-masing," Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan, Minggu (18/2).
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun seolah membenarkan pernyataan Cucun mengenai tak adanya konfirmasi dari Surya Paloh soal pertemuan di Istana Kepresidenan.
Hal ini terlihat dari unggahan akun X milik Cak Imin pada Minggu (18/1) siang. Ketua PKB itu mengunggah salah satu link media yang memiliki judul "PKB Sebut Surya Paloh Temui Jokowi Tanpa Koordinasi Koalisi".
Namun hingga kini, nampaknya belum ada kisi-kisi Surya Paloh akan merapat ke koalisi Jokowi apabila Anies-Muhaimin kalah di Pilpres 2024.
Koalisi Anies-Ganjar-Prabowo
Di sisi lain, pergerakan Anies-Muhaimin untuk bergabung dengan koalisi Ganjar-Mahfud juga masih belum bisa diprediksi.
Meskipun begitu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berharap PDIP tidak menjadi oposisi dan menjadi koalisi pemerintah selanjutnya.
Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengakui Prabowo-Gibran tidak bisa membangun Indonesia sendirian dan membutuhkan bantuan dari banyak tokoh nasional.
Dia menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat bakal menemui PDIP dan mengajaknya bersatu ke dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pak Prabowo dan Mas Gibran kan punya keinginan untuk merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia, makanya kami akan lakukan itu," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/2).
Muzani juga menjelaskan dirinya mendapat perintah langsung dari Prabowo Subianto untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai pendukung maupun bukan pendukung. Tujuannya, kata Muzani adalah merangkul semua partai politik guna membangun Indonesia bersama-sama.
"Kami akan terus berkomunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik Indonesia untuk merangkul kekuatan bersama," kata Muzani.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno dalam wawancara dengan Bloomberg Television seperti dikutip, Jumat (11/2/2024).
Eddy mengatakan Prabowo siap membangun koalisi yang kuat di parlemen dengan cara mengundang PDIP dan Anies Baswedan untuk berkoalisi.
"[Prabowo] mungkin mengajak calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya," ujar Eddy dikutip dari Bloomberg, Jumat.
