Sirekap KPU Kerap Galat, Dugaan Kecurangan Pemilu Menguat

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak proses real count Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dilakukan, Bisnis mencatat setidaknya dua kali Sirekap mengalami eror atau galat. Hal itu pun mendapat sorotan publik hingga muncul dugaan kecurangan pemilu yang sistematis.

Kendala pertama diketahui publik saat perolehan suara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sempat menunjukkan peningkatan drastis pada Kamis (15/2/2024) sore. Namun, suara Anies-Imin kembali turun beberapa jam setelahnya.

Berdasarkan data yang dirilis KPU di situs pemilu2024.kpu.go.id, pada Kamis (15/2/2024) pukul 19.15 WIB, tercatat data yang masuk sebesar 44,34%. Data suara yang masuk itu dihimpun dari 364.999 tempat pemungutan suara (TPS) dari 823.236 TPS yang ada.

Hasilnya menunjukkan paslon nomor urut 2 itu unggul sementara dengan perolehan suara mencapai 21.392.437 suara atau setara 51.63%. Jika persenan itu dibandingkan dengan data pada pukul 12.00 WIB maka terjadi penurunan sekitar 5%.

Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dalam hasil real count Pilpres 2024 KPU dengan perolehan 31,97% suara. Capres dan cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan 13.243.658 suara.

Berbeda dari paslon Prabowo-Gibran, justru torehan suara paslon 01 ini meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan hasil real count 12.00 WIB yang memperoleh 24,59%.

Dugaan Kecurangan Pemilu

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus telah mendesak KPU memberi penjelasan atas penghentian proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Perintah itu memunculkan dugaan adanya upaya kecurangan tersistematis dengan mengakali suara hasil pemilu, demi utak atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029, dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke Parlemen.

“Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR,” kata Deddy Yevri dalam keterangan resminya.

Menurutnya, penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun syaratnya dalam kondisi force majeure. Yang dimaksud kondisi force majeure adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa.

Oleh karena itu, dia melanjutkan muncul analisis dan kecurigaan publik dengan dugaan bahwa ada motif tertentu dibalik penghentian itu.

Pertama adalah menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di Pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR.

"Kebetulan jumlah suara kedua partai itu berhimpitan. Memang dari jumlah suara, PDI Perjuangan teratas. Tapi terkait jumlah kursi, itu kaitannya dengan sebaran suara yg menghadirkan kursi. Ada peluang kecil Golkar bisa didorong mendapat jumlah kursi terbanyak. Itu dugaan pertama yang banyak dibahas di bawah," imbuhnya.

Kedua adalah terkait dugaan bahwa ada salah satu parpol yang sebenarnya tidak lolos Parliamentary Threshold, hendak dipaksakan lolos ke parlemen. Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan lingkaran penguasa di Istana.

"Jadi kedua, ada kuat kecurigaan upaya [kecurangan Pemilu] tersistematis untuk memenangkan salah satu konstestan pemilu. Ada kabar saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora, dan Partai Ummat," tuturnya.

Partai Buruh juga mempertanyakan KPU yang untuk sementara menghentikan proses pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin menilai munculnya permasalahan pada Sirekap tidak seharusnya menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda proses rekapitulasi.

Menurutnya, Sirekap hanyalah instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Data Sirekap bukanlah data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU.

“Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda? Padahal, Sirekap dan proses rekap merupakan dua entitas yang berbeda dan tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lain,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (18/2/2024).

Di tengah kondisi itu, beredar informasi bahwa KPU pusat menginstruksikan KPU di daerah untuk menghentikan sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Misalnya, penghentian perhitungan suara terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten.

Komisioner KPU Kota Tangerang Rustana menjelaskan bahwa penghentian sementara rekapitulasi suara itu terkait dengan perbaikan data di situs Info Pemilu KPU Pusat.

"Kami sudah sampaikan agar proses rekapitulasi hari ini dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di Info Pemilu atau situs real count KPU," ujar Rustana di Tangerang, Banten pada Minggu (18/2/2024), dikutip dari Antara.

Di Kabupaten Tangerang pun terdapat arahan KPU pusat untuk memastikan data Sirekap lebih akurat. Alhasil, terdapat penundaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga Selasa (20/2/2024).

"Berdasarkan arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, untuk memastikan data SIREKAP yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat, jadwal pleno PPK agar dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024, dan bagi yang sudah berjalan agar diskors sampai dengan tanggal 20 Februari 2024," dikutip dari surat KPU Kabupaten Tangerang nomor 348/PL.01.8-SD/3603/2024.

Klarifikasi KPU

Terkait perubahan drastis suara Anies-Muhaimin, KPU mengakui terdapat kesalahan input data yang menyebabkan perolehan suara pasangan calon paslon Anies-Imin hingga 3,5 juta pada Kamis (15/2/2024) sore.

Komisioner KPU Idham Holik membantah isu yang menyebutkan seolah KPU sengaja menurunkan perolehan suara Anies-Muhaimin. Dia menjelaskan, masalahnya hanya perkara kesalahan konversi angka dalam aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Penurunan angka data suara yang terpublikasi dalam Sirekap tersebut, itu diakibatkan dari adanya koreksi data perolehan suara di TPS 006 Kelurahan Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung," jelas Idham dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2/2024).

Dia menjelaskan, dalam publikasi Sirekap pada Kamis (15/2/2024) pukul 18:30 WIB, di TPS 006 Kota Dalam itu tampak paslon 1 Anies-Imin memperoleh 3.514.615 suara. Sementara itu, paslon 2 Prabowo-Gibran memperoleh 415 suara dan paslon 3 Ganjar-Mahfud memperoleh 315 suara.

Padahal, dalam Formulir C.Hasil, Anies-Imin peroleh 35 suara, Prabowo-Gibran 146 suara, dan Ganjar-Mahfud memperoleh 15 suara. KPU pusat pun langsung memerintahkan operator Sirekap KPU Kab. Pesawaran, Lampung untuk mengkoreksi data tersebut dengan merujuk sepenuhnya terhadap data perolehan suara dalam foto Formulir Model C.Hasil.

Namun demikian, Sirekap mengalami gangguan atau error, yakni rusaknya data saat petugas memasukkan C1 ke situs tersebut. Sirekap pun menuai banyak kritik karena menghambat proses perhitungan suara.

Sementara itu, terkait proses real count yang berhenti sementara, KPU mengakui bahwa masih melakukan perbaikan data perolehan suara pilpres maupun pileg hasil unggahan Sirekap. Ada data yang masuk ke server KPU melalui Sirekap, tetapi tidak sesuai dengan dokumen C1 Plano asli yang difoto.

"Sekali lagi ada penginputan dari KPPS diperbaiki ketidaksesuaiannya, yang tampilannya berupa tabel [untuk] pemilu DPR RI, presiden yang bentuk pie chart," terang Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Betty memaparkan bahwa sampai dengan Sabtu (17/2/2024) pukul 12.00 WIB, server KPU telah menerima data perolehan suara capres-cawapres pada 533.435 TPS. Dari jumlah itu, ada 1.700 TPS yang datanya tidak sesuai antara yang ditangkap melalui Sirekap dan yang tertera asli pada dokumen C1 Plano.

KPU juga menemukan ketidaksesuaian data suara pileg yang tersebar di 7.473 TPS, atau 1,85% dari total 402.911 TPS yang sudah masuk ke server KPU per siang tadi, Sabtu (17/2/2024).

Di sisi lain, Betty menyebut Sirekap tidak hanya mengalami kekeliruan dalam hal input data, tetapi juga serangan terhadap sistemnya. Dia mengatakan bahwa aplikasi tersebut digunakan oleh 1,6 juta akun KPPS di seluruh Indonesia.

"Sebagai bentuk pengawasan, sebagai bentuk atensi, sebagai bentuk masukan dari publik tentu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti menjadi bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU," tuturnya.