Bisnis.com, JAKARTA -- Proses pleno rekapitulasi suara Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 di tingkat kecamatan dihentikan sementara tanpa adanya satupun penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Proses penghentian rekapitulasi tersebut terungkap dari sebuah selebaran yang beredar berisi imbauan untuk menghentikan sementara pleno rekapitulasi suara untuk membersihkan data ekstrim dari Sirekap KPU.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus telah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi penjelasan atas penghentian proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Perintah itu memunculkan dugaan adanya upaya tersistematis mengakali suara hasil pemilu, demi utak atik kursi berujung pada jatah Ketua DPR periode 2024-2029, dan atau demi meloloskan salah satu parpol tertentu pesanan penguasa ke Parlemen.

“Ada informasi di daerah bahwa KPU Pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. yang mana hal itu tak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan komisi II DPR,” kata Deddy Yevri dalam keterangan resminya.

Menurutnya, penghentian proses rekapitulasi sah saja dilakukan oleh KPU, namun syaratnya dalam kondisi force majeure. Yang dimaksud kondisi force majeure adalah seperti kejadian gempa bumi atau kerusuhan massa.

“Kami dapat informasi alasannya penghentian adalah karena sistem Sirekap mengalami kendala di pembacaan data. Padahal Sirekap itu bukan metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan perhitungan suara adalah rekapitulasi berjenjang, atau C1 manual,” kata Deddy.

Kalaupun alasannya force majeure memang benar adanya, lanjut Deddy, seharusnya penghentian proses rekapitulasi hanya dilakukan di daerah terdampak. 

“Jadi misalnya gempa bumi atau kerusuhan terjadi di di daerah A, maka penghentian rekapitulasi hanya terjadi di daerah A. Ini kok kami dapat informasi bahwa penghentian terjadi di seluruh Indonesia,” urainya.

Protes Partai Buruh 

Partai Buruh juga mempertanyakan KPU yang untuk sementara menghentikan proses pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin menilai munculnya permasalahan pada Sirekap tidak seharusnya menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda proses rekapitulasi.

Menurutnya, Sirekap hanyalah instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Data Sirekap bukanlah data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU.

“Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda? Padahal, Sirekap dan proses rekap merupakan dua entitas yang berbeda dan tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lain,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (18/2/2024).

“Tidak perlu permasalahan Sirekap dikaitkan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan yang menurut saya perlu tetap diteruskan. Jangan disetop,” tegasnya.

Update Real Count KPU

Adapun pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul di real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) per hari ini, Senin (19/2/2024).

Berdasarkan data perolehan suara untuk Pilpres 2024, perhitungan suara yang masuk sudah mencapai 548.354 tempat pemungutan suara (TPS) atau 66,61 persen dari total 823.236 TPS.

Perolehan suara tersebut mengutip dari laman pemilu2024.kpu.go.id menunjukkan bahwa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih mendapat suara terbanyak dengan meraih 49.747.461 suara atau 57,95 persen dari total suara.

Kemudian disusul pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh 24,48 persen suara dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md meraih 17,57 persen suara.

Hasil yang ditampilkan KPU tersebut bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun diketahui, calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan telah melelakukan pencoblosan pada Pemilu 2024 mencoblos di TPS 060 Kelurahan Cilandak untuk, Rabu (14/2/2024). Sedangkan Cawapresnya Muhaimin Iskandar mencoblos di TPS 023, Kemang dalam Pemilu 2024.

Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto hadir ke TPS TPS 033 Bojongkoneng, Babakan Madang, Jawa Barat, pada pukul 09.00 WIB sambil mengenakan kemeja dan topi biru. Sedangkan Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mencoblos di TPS 034 Manahan, Solo.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2023) pagi. Dia akan mencoblos di TPS 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Kota Semarang. Sementara itu, Cawapres Mahfud MD mencoblos di TPS 106 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun detail lengkap perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 21.013.738 suara atau 24,48 persen dari total suara yang masuk.

2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 49.747.461 suara atau 57,95 persen dari total suara yang masuk.

3. Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 15.084.928 suara atau 17,57 persen dari total suara yang masuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel