Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bantahan Polri Soal Kapolri Arahkan Dirbinmas Menangkan Paslon Tertentu

Mabes Polri membantah isu soal ketidaknetralan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada Pemilu 2024.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membawa Timsus kasus pembunuhan Brgadir J ke Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung hari ini, Rabu (24/8/2022). JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membawa Timsus kasus pembunuhan Brgadir J ke Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung hari ini, Rabu (24/8/2022). JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri membantah isu soal ketidaknetralan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh politikus PDI Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat.

Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial itu Henry menyatakan bahwa Kapolri telah memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) untuk memenangkan salah satu paslon Pilpres 2024.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidal benar atau hoax.

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax," kata Sandi kepada wartawan, dikutip Senin (12/2/2024).

Dia juga menambahkan, agar masyarakat untuk tidak mudah mempercayai isu yang beredar tanpa verifikasi terlebih dahulu. Khusus Polri, Sandi kembali menyampaikan bahwa Kapolri dan jajarannya bersikap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.

"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," pungkasnya.

Adapun, dalam video yang beredar tersebut Henry menuturkan bahwa Kapolri telah memerintahkan Dirbinmas mengerahkan DAI Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai pemenangan Paslon 02.

Pasalnya, sistem door to door dari bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi. Kapolri juga dituding Henry untuk meminta bantuan dana dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

"Kalau memang ini hoaks saya minta kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya," ujar Henry.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper