Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan viral video yang mengungkapkan ketidaknetralan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Pemilu 2024.
Dalam video tersebut, Kapolri dituduh tidak netral karena telah melakukan berbagai hal yang mengarah pada kecurangan Pemilu.
Pertama, video tersebut mengatakan bahwa Kapolri memerintahkan dirbinmas untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.
Adapula perintah sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.
Dalam video yang viral, Kapolri disebut juga memerintahkan untuk meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca Juga
Jawaban Polri
Mengacu pada viralnya kabar tersebut, Divisi Humas Polri akhirnya buka suara. Melalui unggahan Twitternya, Polri mengatakan bahwa kabar tersebut adalan hoax.
"Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut Ketidaknetralan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si., dalam pesta demokrasi Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau HOAX," bunyi keterangan mereka.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., meminta masyarakat agar tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” ungkap Kadiv Humas Polri.
Dalam kesempatan ini, Kadiv Humas Polri menegaskan bahwa Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat.
